REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA- Pemerintah Kabupaten Gowa mengucurkan anggaran khusus sekitar Rp2 miliar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat akibat dampak kenaik BBM.
Penggunaan anggaran tersebut sesuai instruksi pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah diminta mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengcover masyarakat yang belum terjangkau bantuan sosial. Baik dari program pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa Firdaus mengatakan, pemerintah daerah menggunakan anggaran tersebut untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada 4.444 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Gowa.
Baca Juga : Terima Penghargaan KIP, Pemkab Gowa Ciptakan Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik
Penerima manfaat ini adalah mereka yang tidak tercover dalam batuan BLT BBM oleh pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam penanganan dampak inflasi agar bisa membantu masyarakat rentan secara keseluruhan.
“Jadi setiap bulannya KPM menerima bantuan sebesar Rp150 ribu selama tiga bulan. Mulai Oktober, November dan Desember,” ungkapnya, kemarin.
Saat ini, masyarakat Kabupaten Gowa yang masuk dalam DTKS sebanyak 114.975 KK, namun dalam data tersebut 55.361 KK telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga yang akan mendapat bantuan ini adalah masyarakat terdampak dan belum pernah mendapatkan bantuan.
Baca Juga : Plt KPH Jeneberang Bantah Pemberitaan Perambahan Hutan di Wilayah Kerjanya, Ini Penjelasannya
“Kita prioritaskan kepada mereka yang belum mendapat bantuan BLT, BPNT, PKH tapi masuk dalam DTKS kita. Nantinya bantuan ini akan diserahkan langsung kepada penerima sebanyak Rp450 ribu (3 bulan sekaligus),” jelasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Kamsina menegaskan, kepada seluruh pemerintah desa dan kelurahan dan kecamatan agar benar-benar mengecek masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan dan terdampak dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini.
“Yang akan diberikan bantuan ini adalah masyarakat kita yang terdampak, tapi tidak berulang. Mohon lurah dan desa untuk mengetahui warga yang sudah menerima BLT Desa, PKH, bantuan provinsi, BPNT agar tidak ada nama yang berulang,” imbaunya.
Baca Juga : 2026, Pemkab Gowa Dorong Pembangunan Infrastruktur Jalan di Biringbulu
Ia berharap, dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat sebagai dampak kenaikan BBM dan penyaluran dapat segera dilakukan.
