REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulsel dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) seluruh Indonesia melakukan buka puasa bersama dengan eks Narapidana Teroris, di Lego-Lego CPI Makassar, Rabu (03/04/2024).
Kegiatan ini dihadiri juga Dirjen Polpum Menteri Dalam Negeri dan Kesbangpol seluruh Indonesia serta Kesbangpol seluruh kabupaten se-Sulsel.
Ketua Yayasan Rumah Moderasi Makassar, Suryadi Mas’ud mengaku sangat berterima kasih kepada Pemprov Sulsel yang mengundang eks narapidana teroris se Sulsel.
Baca Juga : Bunda PAUD Sulsel Ninuk Triyanti Zudan Apresiasi Layanan Ruang Tumbuh Kembang Anak RSKD Dadi
“Alhamdulillah kami sudah diikutkan untuk seminar dan pelatihan, dan anak-anak kami sudah bisa hadir untuk sekolah di sekolah-sekolah umum dan pondok pesantren,” ungkap Suryadi dalam sambutannya, Rabu malam, 3 April 2024.
“Kami juga sudah membuka tiga rumah belajar yang dibuat oleh Yayasan sendiri, gunanya untuk anak-anak para eks napi tororis yang memang putus sekolah, belum tahu baca menulis,” lanjutnya.
Mantan Duta Besar ISIS Asia Tenggara yang sekarang sudah menjadi Ketua Yayasan Rumah Moderasi Makassar, yayasan yang menjadi wadah bagi eks narapidana teroris yang berada di Sulsel.
Baca Juga : Sulawesi Memimpin Integrasi Geospasial, Memulai Revolusi dengan Target Peta Skala 1:5000 Tahun Depan
“Bapak Gubernur dan seluruh hadirin yang kami hormati, Yayasan Moderasi Makassar ini diinisiasi Densus 88 Polda Sulsel, dan Dirintelkam Polda Sulsel. Walaupun masih seumur jagung, alhamdulillah kami sudah memiliki usaha roti Bakkery dan dua unit rumah potong ayam,” katanya.
Sementara, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menjelaskan, buka puasa bersama ini juga dihadiri para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Ia mengakui, tidak mudah mengelola keutuhan bangsa yang sangat besar ini, namun semua bisa melewati dengan baik.
“Ini tidak alami, tapi semua ada peran teman-teman di Kesbangpol di seluruh Indonesia,” kata Bahtiar yang juga merupakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri. (*)
