REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas, melaksanakan kegiatan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel tahun anggaran 2026. Bertempat di Jalan Gunung Latimojong, Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, Edward Horas yang merupakan legislator Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai melalui APBD berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Diwakili Fatma Wahyuddin, Appi Jadi Bacalon Ketua Demokrat Sulsel Pertama yang Ambil Formulir
“Pengawasan ini juga menjadi sarana untuk mengetahui secara langsung kondisi di lapangan, termasuk berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Sulsel itu, melalui kegiatan pengawasan APBD ini, aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah. Usulan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan, kebutuhan teknis, serta ketersediaan anggaran.
“Kegiatan pengawasan APBD juga merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan melakukan pengawasan secara langsung dan menyerap masukan masyarakat, pelaksanaan program pemerintah diharapkan dapat semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Baca Juga : Polres Bulukumba Dalami Kematian Terduga Pencuri Ponsel di Polsek Kajang, Autopsi Dilakukan
Melalui kegiatan ini, selain menjalankan fungsi pengawasan DPRD, Edward Horas juga sekaligus membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.
“Dengan demikian, pengawasan APBD tidak hanya berfokus pada pelaksanaan anggaran, tetapi juga pada upaya memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat bagi kepentingan publik,” ujar Edward Horas.
Momen itu juga turut dimanfaatkan oleh Edward Horas untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan. Salah satu aspirasi yang disampaikan warga adalah pembenahan drainase di Jalan Veteran dan Jalan Gunung Bawakaraeng yang dinilai perlu mendapat perhatian agar sistem saluran air dapat berfungsi secara optimal.
Baca Juga : Terima Pengakuan Nasional, Subhan Djaya Mappaturung Terima Indonesia’s Most Respected In-House Counsel 2026
Pembenahan drainase menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran aliran air dan mengurangi potensi genangan ketika curah hujan meningkat. Kondisi drainase yang kurang memadai dapat mengganggu aktivitas warga serta berdampak terhadap kenyamanan dan kualitas lingkungan permukiman. (*)
