REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu instrumen penting bagi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan pengawasan APBD, anggota DPRD Sulawesi Selatan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sekaligus membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
Untuk itu, Anggota DPRD Sulsel, Edward Wijaya Horas menggelar kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Senin (12/10/2026).
Baca Juga : OJK: Penguatan Program TPAKD Dukung Implemetasi Asta Cita Pemerintah
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaan program, pemerataan pembangunan, serta kesesuaian antara kebijakan yang direncanakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dalam pemaparannya, legislator Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu menjelaskan bahwa pengawasan APBD menjadi momentum bagi anggota DPRD untuk memperoleh gambaran langsung mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Masukan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sesuai kewenangan DPRD,” kata Edward Horas.
Baca Juga : Dukung PMK Nomor 71 Tahun 2026, KALLA Komitmen Perkuat Regulasi Perpajakan
Melalui mekanisme pengawasan APBD tersebut, katanya, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD dalam mendorong kebijakan dan program pemerintah daerah yang relevan dengan kebutuhan publik, termasuk program yang mendukung ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya, pengawasan APBD bertujuan memastikan setiap program yang dibiayai anggaran daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, anggaran daerah tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi menjadi instrumen untuk menjawab persoalan riil yang dihadapi warga,” ujar Edward Horas.
Sekretaris Komisi A DPRD Sulsel itu juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Aspirasi yang disampaikan secara langsung dapat membantu anggota DPRD mengidentifikasi persoalan prioritas dan mendorong tindak lanjut melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia.
Baca Juga : Komitmen Dukung Perlindungan Pekerja Rentan, Pemkab Gowa Terbaik ke-5 Jamsostek Award 2026
“Melalui pengawasan yang berkelanjutan dan penyerapan aspirasi secara terbuka, DPRD Sulsel berupaya untuk terus mengawal pelaksanaan APBD agar berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan pembangunan daerah yang merata, pelayanan publik yang lebih baik, serta lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif,” beber Edward Horas.
Salah satu aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan tersebut adalah permintaan masyarakat agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas dalam menangani aksi geng motor yang dinilai semakin meresahkan di Kota Makassar.
Masyarakat berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius karena menyangkut keamanan, ketertiban, serta kenyamanan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Penanganan yang konsisten dan terkoordinasi dinilai penting untuk mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Baca Juga : Kolaborasi MaRI dan Rappo Indonesia Ubah Limbah Tutup Botol Jadi Produk Bernilai Guna
Aspirasi tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur terkait lainnya dalam menciptakan lingkungan yang aman. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan melalui pembinaan generasi muda, penguatan peran keluarga, serta penyediaan kegiatan positif bagi kalangan remaja juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. (*)
