REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Hampir seluruh wilayah di Indonesia hari ini masih dihantui dengan masalah tiga beban gizi atau triple burden of malnutrition. Ketiganya yakni kekurangan gizi, kelebihan berat badan atau obesitas dan kekurangan zat gizi mikro yang biasa dikenal sebagai anemia.
Hal berikut dijabarkan Nutrition Officer UNICEF Indonesia untuk Kantor Perwakilan Makassar, Nike Frans, saat dirinya hadir dalam Pembukaan Dialog Interaktif Gizi dan Pencegahan Stunting Bersama Media di Provinsi Sulawesi Selatan, Hotel Grand Twon Makassar, Jalan Pengayoman, Kamis, 17 April 2025 lalu.
Kegiatan ini digagas antara kerjasama Jenewa Institute bersama UNICEF Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan melalui dukungan Tanoto Foundation, dengan melibatkan puluhan media mainstrem di wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa hingga Maros.
Baca Juga : Diskominfo-SP Gowa Edukasi Penguatan Keamanan Siber Sistem Perangkat Digital Daerah
Nike mengungkapkan, salah satu dari tiga beban gizi ini dapat menyebabkan stunting yaitu melalui kekurangan gizi pada tubuh. Hal ini pun jika dibiarkan maka akan mengancam kesejahteraan anak-anak, masyarakat, bahkan mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) sendiri.
Khusus stunting disebutkan banyak disebabkan karena prilaku, baik gizi, kesehatan, sanitasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menetapkan salah satu strategi untuk mencegah dan menurunkan stunting adalah melalui pendekatan yang disebut Komunikasi Perubahan Prilaku (KPP). Dimana ini bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat yang masih keliru tentang stunting, gizi dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
“Sudah disampaikan sebelumnya bahwa terdapat pilar perubahan perilaku dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting yang sudah kita aplikasikan kurang lebih lima tahun lamanya dan pilar ini didalamnya menentukan komunikasi perubahan perilaku sebagai salah satu pendekatan,” terang Nike Frans dalam kesempatan tersebut.
Baca Juga : Pemkab Gowa dan Baznas Dorong Optimalisasi Penyaluran Zakat Lebih Tepat Sasaran
Pendekatan ini pun memiliki beberapa komponen, pertama, advokasi yaitu kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan stunting. Kedua, mobilisasi masyarakat, dan kampanye publik, dan salah satunya adalah melibatkan peran media untuk menyampaikan pesan-pesan kunci dalam pencegahan stunting, ketiga adalah komunikasi antara pribadi, konseling dan edukasi.
Apalagi, dengan melihat teori perubahan perilaku, yang mana dasar dari perubahan perilaku tersebut adalah informasi dan pengetahuan yang benar tentang sesuatu masalah. Kemudian, jika dikaitkan dengan stunting tentu saja dasar dari merubah perilaku masyarakat untuk mencapai penurunan stunting adalah dengan memberikan pemahaman yang benar soal apa itu stunting, atau bagaimana mencegah dan menangani stunting di masyarakat.
“Kami melihat bahwa media memiliki peran yang sangat besar, penting dan krusial sebagai sumber informasi masyarakat, bagaimana memberikan informasi yang tepat, akurat, valid serta berbasis bukti sehingga masyarakat dapat menerima informasi-informasi yang benar untuk pencegahan stunting ini,” tegasnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Gratiskan Iuran Sampah, Begini Penjelasan dan Prosedurnya
Nike pun berharap, melalui pertemuan antar media ini mampu membangun persepsi yang sama terhadap upaya-upaya pemerintah daerah bersama pihak-pihak yang konsen dalam mencegah stunting yang sudah dilakukan bertahan-tahun lamanya.
Khusus UNICEF Indonesia sendiri telah memiliki mandat terkait pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya hak bertumbuh dan berkembang secara optimal.
Karena itu isu gizi tersebut masih menjadi salah satu hal penting demi memperjuangkan anak-anak agar mereka memiliki status gizi yang baik, kekurangan gizi (malnutrition) bisa ditekan di Indonesia dan tentu saja anak-anak bisa tumbuh dan berkembang lebih optimal.
Baca Juga : Amankan PSU Pilkada Palopo, Gubernur Sulsel Lepas 58 Personel Satgas Sawerigading
“Kami berharap kedepan semoga kolaborasi lintas sektor baik pemerintah, mitra pembangunan, media, swasta dan lainnya semakin berkolaborasi lebih baik lagi untuk mencapai tujuan yang sama. Dimana dengan meningkatkan derajat kehidupan SDM, dan tentu saja meningkatkan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan,” katanya.
Sementara, Kepala Bapelitbangda Sulawesi Selatan, Setiawan Aswad mengaku, di 20 tahun atau 2 dekade kedepan Indonesia memiliki mimpi besar bersama melalui Indonesia Emas. Mimpi ini pun bisa diwujudkan jika sumber daya manusianya dapat terjamin. Mulai dari pada persoalan gizi, hingga kualitas kognitif melalui pendidikan.
“Makanya pesan yang kita bahwa ke masyarakat itu menjadi sangat penting, dimana kita harus bisa memilih diksi, kata-kata yang memang betul-betul akan membangun kesadaran masyarakat. Sementara, peran media kami menilai sangat tepat sebagai pemberi informasi yang benar ke masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Amankan PSU Pilkada Palopo, Gubernur Sulsel Lepas 58 Personel Satgas Sawerigading
Selain keterlibatan peran media, hal lainnya yang perlu diperkuat adalah terkait komitmen visi kepemimpinan dari semua jenjang pemerintahan. Mulai kepala desa, camat, walikota, bupati, gubernur hingga presiden dan kementrian dalam menunjukkan visi nya. Sebab, pemerintah masuk dalam pilar utama pencegahan stunting tersebut.
“Kita melihat hampir tidak ada calon pemimpin yang tidak menjanjikan terkait penanganan stunting, semua menjanjikan. Makanya kita harus tagih ini, apa yang sudah dijanjikan, visinya jelas, komitmennya jelas ketika mau duduk kepala daerah,” ujarnya.
Apalagi kita tahu masyarakat kita ini memang melihat suri tauladan pada pemimpinnya. Maka jika pemimpinnya betul-betul berkomitmen mencegah stunting dipastikan masyarakat juga akan ikut, begitu pun sebaliknya.
Baca Juga : Amankan PSU Pilkada Palopo, Gubernur Sulsel Lepas 58 Personel Satgas Sawerigading
“Kami juga tentunya punya tanggungjawab ke situ yaitu dengan memberikan upaya-upaya membangun kesadaran kepada pemimpin tentang bagaimana itu stunting harus dituntaskan,” terang Setiawan.
Termasuk juga pada pilar konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi antara pemerintah pusat, daerah sampai ke desa yang juga menjadi tugas Bapelitbangda di wilayah.
Hal lainnya yang juga tengah didorong adalah terkait penguatan data, informasi, riset dan inovasi terhadap penanganan stunting. Sebab, stunting ini ada prilaku yang menjadi dasarnya, kemudian gizi, kesehatan, lingkungan dan seterusnya.
Baca Juga : Amankan PSU Pilkada Palopo, Gubernur Sulsel Lepas 58 Personel Satgas Sawerigading
“Jadi ada strategi intervensi, ada juga startegi tata kelola, ini dua hal juga klasternya,” sebutnya.
Disisi tata kelola yang masih jadi tantangan adalah pada persoalan data. Bagaimana kita menggunakan data satu dan valid yang bisa memetakan seluruh gejala stunting di tingkat bawah, bagaimana koordinasi antar berbagai pihak yang ada, pemerintah, swasta dan masyarakat.
Persoalan lainnya juga pada komunikasi hingga ke level bawah yang dianggap belum maksimal. Sementara persoalan stunting ini ada ditingkat akar rumput (bawah). Kemudian di sisi strategi yaitu bagaimana agar bisa menemukan strategi yang tepat untuk diberlakukan hingga ke akar rumput.
Penurunan Stunting Perlu Kolaborasi dan Intervensi Massif
Baca Juga : Amankan PSU Pilkada Palopo, Gubernur Sulsel Lepas 58 Personel Satgas Sawerigading
Direktur Jenewa Institute Surahmansah Said menerangkan, ketika berbicara terkait kualitas sumber daya manusia, hal yang menjadi perhatian yang dibicarakan adalah masalah kekurangan gizi. Persoalan ini pun telah difokuskan dalam 10 tahun terakhir pada masa Presiden RI Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan di masa Prabowo Subiato.
“Tentu kalau kita berbicara tentang masalah ini sudah familiar mungkin bagi teman-teman atau rekan-rekan media, tapi tentunya terkait program ini dibutuhkan penyegaran, dan informasi terkait stunting,” terangnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data terakhir Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 menyebutkan bahwa secara nasional maupun provinsi angka prevelensi stunting belum memenuhi target pemerintah yakni 14 persen. Terlebih pada target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sampai 2045 diangka 5 persen.
Baca Juga : Amankan PSU Pilkada Palopo, Gubernur Sulsel Lepas 58 Personel Satgas Sawerigading
“Nah sekarang kalau kita melihat kondisi hasil data terakhir dari SKI secara nasional baru diangka 21,5 persen dan untuk angka di Sulawesi Selatan berada di atas angka nasional yaitu pada angka 27,4 persen,” ungkapnya.
Dengan melihat kondisi tersebut tentunya membutuhkan intervensi dan kolaborasi. Apalagi, dengan merujuk pada strategi nasional terkait percepatan penurunan atau pencegahan stunting yang disusun pemerintah pusat terdapat lima pilar utama.
Kemudian dari kelima pilar tersebut salah satunya membahas tentang komunikasi perubahan perilaku atau KPP. Berbicara soal KPP ini pun tentunya melalui aksi kampanye, memberikan informasi, mengedukasi masyarakat terkait dalam upaya-upaya mencegah stunting.
Baca Juga : Amankan PSU Pilkada Palopo, Gubernur Sulsel Lepas 58 Personel Satgas Sawerigading
“Kami melihat melalui program Unicef Indonesia di Sulawesi Selatan itu sangat aktif bagaimana dalam hal mendukung KPP dengan kampanye massif melalui berbagai bentuk. Hal yang dikampanyekan berupa tiga pesan kunci pencegahan stunting,” ujarnya.
Ia pun berharap, dengan massifnya kampaye yang dilakukan melalui kolaborasi dan intervensi khusus. Terutama pada kampanye tiga pesan kunci pencegahan stunting mulai dari ibu hamil, baduta hingga balita akan memberikan penguatan dalam pencegahan stunting.
“Kegiatan hari ini juga sebagai upaya kita melibatkan media yang ada di Sulsel, karena bagaimana pun kita sadar bahwa salah satu sumber informasi, media edukasi yang menjadi patokan masyarakat adalah informasi-informasi dari media. Harapannya media ini memiliki peran strategis dalam bagaimana menyebarkan informasi yang akurat dan bisa membantu dalam hal program pencegahan stunting di Sulawesi Selatan,” tutup Surahmansah.
Baca Juga : Amankan PSU Pilkada Palopo, Gubernur Sulsel Lepas 58 Personel Satgas Sawerigading
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan, Ishaq Iskandar menerangkan, melalui kolaborasi semua pihak yang terkait. Baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BKKBN) yang memberikan intervensi penanganan stunting secara massif menghasilkan angka penurunan yang baik.
“Saat ini prevelensi stunting kita 23 persen, ini kami targetkan bisa turun lagi dibawah 20 persen, bahkan ke 18 persen,” ujarnya.
Selain keterlibatan pemerintah hingga unsur terkait, hal terpenting lainnya ada pada peningkatan partisipasi masyarakat. Misalnya, bagaimana menjaga pola asuh untuk anak-anaknya, kemudian pada ibu hamil agar melakukan periksa kesehatan dengan teratur. Sedangkan remaja putri agar mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik dengan memberikan tablet tambah darah, dan juga makanan seperti sayur buah, agar gizi seimbang.
Baca Juga : Amankan PSU Pilkada Palopo, Gubernur Sulsel Lepas 58 Personel Satgas Sawerigading
“Sejak awal komitmen kita untuk meningkatkan pola hidup sehat dari masyarakat dan memang ini berat terkait perubahan perilaku, jadi memang harus butuh kolaborasi, kerjasama. Apalagi dengan media untuk terus menerus memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat saya kira masyarakat akan lebih mudah untuk berubah,” harapnya.
