REPUBLIKNEWS.CO.ID.MAKASSAR — Arah dukungan partai politik jelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 2020, sudah terpetakan. PKS dan Hanura dua partai penentu, apakah pilwali Makassar diikuti empat atau tiga pasangan calon.
Keputusan arah dukungan Partai PKS dan Hanura di pilwali Makassar 2020 kini dinanti publik, pasalnya keputusan kedua partai ini akan menjadi penentu, apakah pemilihan wali kota dan wakil wali kota 9 Desember mendatang, akan diikuti empat kandidat atau hanya tiga pasang calon saja.
Sebahagian besar partai politik pemilik kursi di DPRD Makassar sudah menentukan usungan mereka, seperti Nasdem (6 kursi) dan Gerindra (5 kursi) berkoalisi mengusung pasangan Moh Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi.
Baca Juga : Warga Harap Bisa Berkontribusi Untuk IKN
Sedangkan Golkar (5 kursi) dan PAN (5 kursi) mengusung Irman Yasin Limpo – Andi Zunnun. Sementara pasangan Munafri Arifuddin – Abdul Rahman Bando (Appi-ARB) diusung partai Perindo (2 kursi) dalam waktu dekat pasangan ini juga akan menerima rekomendsi B1-KWK dari partai Demokrat (5 kursi). PPP (5 kursi) juga hampir dipastikan akan mengusung (Appi-ARB).
Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Syamsu Rizal Deng Ical – Fadli Ananda saat ini secara resmi baru mengantongi dua rekomendasi, PDIP (6 kursi) dan PKB (1 kursi).
Dari empat pasangan bakal calon itu, tinggal pasangan Syamsu Rizal (Deng Ical) – Fadli Ananda yang belum mencukupkan koalisi, atau menggenapkan 10 kursi sebagai syarat untuk mendaftar di KPU nantinya.
Baca Juga : Bangsal Covid-19
Sementara partai yang belum menentukan usungan adalah, PKS (5 kursi) Hanura (3 kursi). Jika salah satu partai ini mengusung pasangan Syamsu Rizal – Fadli Ananda, dipastikan pemilihan nananti bakal diikuti empat pasangan calon. Karena pasangan dengan akronim Dilan itu, masih butuh tiga kursi untuk mencukupkan koalisinya.
Meski PKS sejak sejak awal menyerahkan surat tugas ke Syamsu Rizal, namun dengan bergabungnya PDIP di kolisi Dilan, membuat PKS menimbang kembali keputusan mereka, sebab PKS sebagai partai oposisi, dikabrkan sulit berkoalisi dengan PDI Perjuangan, terlebih manuver kandidat lain yang menginginkan rekomendasi PKS juga menjadi salah satu penyebap hingga saat ini belum dikeluarkanya rekomendasi format B1 KWK.
Ketua DPW PKS Sulsel, Surya Darma menyampaikan, untuk usungan dipilkada Makassar, tahapan penjaringan di kota Makassar hingga DPW sudah selesai, meskipun dia mengakui dinamika politik saat ini masih sangat dinamis. Siapa yang akan mengendarai PKS. Apakah Dilan atau kandidat lain semua tergantung putusan DPP.
Baca Juga : 194 PPPK Terima SK Dari Bupati Luwu Utara
“Kerja kita sudah selesai, semuanya sudah kita serahkan ke DPP, saya sendiri sudah serahkan surat tugas (ke Dilan) dan itu urusan DPP (Jika ingin ubah usungan),” jelas Surya Darma.
Soal rekomendasi, Surya Darma tak ingin berkomentar banyak, yang pastinya siapa yang mendapatkan rekomendasi dari DPP, dirinya memastikan seluruh kader akan ikut putusan tersebut.
“Yang menentukan pusat, kita hanya memberikan pertimbangan, kalau si A atau si B mendapatkan (rekomendasi.red) kita siap. Siapaun yang dipilih DPP kita siap” tegasnya.
Baca Juga : 2021 Bupati Tolikara Usman G Wanimbo Target Capaian WTP
Disinggung tak keluarnya rekomendasi B1-KWK untuk pasangan Dilan, karena DPP PDIP tak ingin berkoalisi dengan PKS. Surya Darma hanya menyebutkan itu dinamika politik, dimana di pusat bisa saja terjadi tapi di daerah tidak.
“Itukan di pusat, di daerah tidak. Kita di Gubernur (Pilgub) tidak ada masalah , walau di pusat kita (PKS) jadi oposisi),” tuturnya.
Terpisah, Sekretaris DPD Hanura Sulsel, Affandi Agusman Aris menjelaskan, jika partainya tak ingin buru buru menentukan usunganny. ” Belum ada, kita masih lihat dinamikanya. Kami tak mau buru buru menentukan usungan,” singkat Afandi.(*)
