REPUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU TIMUR- Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, Bahri Suli didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Masdin dan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika, memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Kegiatan Desa Kecamatan Mangkutana dan Kalaena di Aula Kantor Camat Mangkutana, Selasa (13/09/2022).
Monev ini dilakukan untuk memastikan perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, evaluasi serta pelaporan, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan fisik di Kecamatan Malili terkait penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 1 miliar 1 desa.
Dari pemaparan Kebag Ekbang, Andi Juana, total paket pembangunan fisik di Kecamatan Mangkutana ada 24 paket dengan rincian, Dinas PUPR 12 paket, Dinas Dikbud 8 paket, Dinas Kesehatan 1 paket, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 paket, dan Dinas Parmudora 1 paket.
Baca Juga : PT Vale dan Unhas Gagas Sekolah Vokasi Tambang, Bakal Jadi Pusat Vokasi Hilirisasi di Indonesia Timur
“Kecamatan Kalaena juga ada 24 paket pembangunan fisik, diantaranya di Dinas PUPR 8 paket, Dinas Dikbud 6 paket, Dinas Kesehatan 1 paket, dan Dinas Pertanian 9 paket,” ungkap Andi Juana.
Untuk dana BKK, Kecamatan Mangkutana baru dua Desa yang masuk tahap II yakni Desa Wonorejo dan Desa Balaikembang. Sementara untuk 9 desa yang lainnya dalam tahap pengusulan dan sudah ada juga yang masuk di rekening desa.
Sementara Kecamatan Kalaena, dari 7 desa, baru 1 desa yang telah mencairkan Dana BKK Tahap II, yakni Desa Kalaena Kiri. Adapun desa yang lain sementara dalam tahap pengusulan namun ada juga yang sudah masuk ke rekening desanya.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Lepas Puluhan Ribu Peserta Fun Run Luwu Timur 2025 dan Anti Mager Sulsel
Dari hasil paparan para kepala desa dari Kecamatan Kalaena dan Mangkutana, rata-rata mereka menggunakan dana BKK tahap I tersebut untuk kegiatan bedah rumah, membayar petugas keagamaan, membayar program 1 desa 1 tahfidz, dan pembangunan rumah ibadah.
Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli yang memimpin Monev, meminta agar dana-dana yang ada di desa ini tetap dimanfaatkan dengan bijak serta tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada.
“Kita berharap teman-teman kepala desa tidak ada yang berurusan dengan APH. Jadi kalau ada hal yang kurang dipahami agar segera dikoordinasikan dengan Inspektorat,” pesan Sekda.
Baca Juga : Keluarkan Rekomendasi, Telapak Tegaskan Tak Ada Pelanggaran HAM di Kawasan Konsesi Blok Tanamalia PT VI
Sementara Bupati Luwu Timur, H. Budiman yang mengikuti Monev tersebut secara virtual juga berharap alokasi dana desa yang ada di masing-masing desa berjalan dengan baik tanpa ada kendala.
“Jadi manfaatkan dana tersebut dengan sebaik mungkin agar hasilnya benar-benar dapat dinikmati masyarakat kita,” harap Bupati Luwu Timur.
Hadir pada monev tersebut, para Kepala OPD lingkup Pemkab Lutim, para Kepala Bagian Setdakan Lutim, Camat Mangkutana dan Kalaena, serta para Kepala Desa se-Kecamatan Mangkutana dan Kalaena.
