REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Program riset dan aksi Land4Lives di Sulawesi Selatan yang digagas ICRAF Indonesia atau Landscape Alliance resmi berakhir. Land4Lives adalah proyek kerja sama untuk perubahan iklim yang didukung Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada.
Di Sulawesi Selatan, kerja sama dengan pemerintah daerah dimulai sejak 2021 atau telah berlangsung selama lima tahun dengan fokus isu ketahanan pangan dan rencana pengelolaan bentang lahan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bone.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulsel, Kasman mengatakan, program pembinaan dari dukungan Pemerintah Kanada di Sulawesi Selatan memberikan banyak dampak baik, terutama di wilayah Kabupaten Bone. Salah satunya dengan berfokus pada pengelolaan kawasan bentang lahan DAS Bila Walanae.
Baca Juga : Dorong UNM Jadi Kampus Riset, Prof Hasmyati Jadi Pendaftar Keenam Bacalon Rektor UNM
“Skala prioritas yang difokuskan pada program ini terkait masalah tutupan lahan dan degradasi maupun mungkin juga dari sosial yang mungkin lebih banyak di DAS itu, sehingga ini merupakan percontohan untuk di Sulawesi Selatan,” katanya, di sela-sela menghadiri Dialog Multipihak “Jejak Kolaborasi Land4Lives di Sulawesi Selatan”, sebagai tanda berakhirnya program, di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Kamis, (08/10/2026).
Optimalisasi di wilayah bentang lahan DAS ini menjadi langkah penting, sebab Sulawesi Selatan memiliki topografi yang bervariasi. Antara lain, pegunungan, lembah, daratan, pantai, dan salah satunya juga berkesinambungan dengan ketahanan pangan.
Dimana, penguatan ketahanan pangan Sulawesi Selatan menjadi pendukung sektor pangan di Indonesia. Olehnya, perlu ada upaya menjaga wilayah hulu dengan baik, agar dampak hilirnya juga baik yang tujuannya menciptakan pergerakan ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Gaungkan Kolaborasi, Munafri Arifuddin Resmi Gabung Partai Demokrat
“Kalau hulunya tidak dijaga dengan baik pasti juga akan berdampak ke hilirnya. Harapan kita, perbaiki hulunya untuk pergerakan ekonomi. Karena banyak program-program juga yang terkait di dalam ini, mulai hulu, hilir, sampai ke masyarakat, pergerakan ekonomi. Itu harus berkesinambungan, harus sinkron,” tegasnya.
Pihaknya pun mendorong, hasil dan rekomendasi yang diberikan ICRAF Indonesia melalui program pendampingan tersebut mampu menjadi pilot project yang bukan hanya dalam bentuk dokumen semata, tetapi berwujud aksi nyata. Bahkan, rekomendasi tersebut tidak hanya didorong menjadi program pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi, melainkan hingga ke pemerintah kabupaten, dan seluruh stakeholder.
Apalagi, dalam program ini bukan hanya pemerintah yang terlibat. Melainkan ada pihak swasta atau yang bisa mengintervensi program.
Baca Juga : Ubah Persepsi Buruk Soal Politik, Ni’matullah Perkuat Pendidikan Politik Demokrat Sulsel
“Ini kan sudah ada blueprint dari ICRAF. Semoga ini menjadi piloting di Sulsel dan mudah-mudahan juga bisa menjadi percontohan di Indonesia,” katanya.
Ia pun berharap, kedepan ada kelanjutan pendampingan yang dilakukan Pemerintah Kanada terkait masalah isu-isu perubahan iklim, global warming, kemudian carbon trade dapat diintervensi secara berkelanjutan.
Sementara, Kepala Kerjasama Pembangunan Kanada, Global Affairs Canada, Alice Birnbaum menyampaikan terimakasihnya atas dukungan Pemerintah Sulawesi Selatan dalam program tersebut. Khusus di Indonesia, prioritas utama kerjasama yang didorong adalah terkait isu ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, dan gender equality atau kesetaraan gender.
Baca Juga : Pemkot Tarakan Pelajari Pengelolaan PAUD Holistik Ala TK Islam Athirah Makassar
“Tentunya kami Pemerintah Kanada berharap agar Pemerintah Sulawesi Selatan bisa menindaklanjuti hasil yang telah dicapai selama ini,” katanya.
Hasilkan 12 Desa Mandiri Pangan dan Pengelolaan Bentang Lahan Berkelanjutan
Direktur ICRAF Indonesia, Andree Ekadinata menjelaskan, selama lima tahun, program Land4Lives bekerja di tiga tingkat yang saling menguatkan, seperti di tapak atau desa, bentang lahan atau kabupaten, dan provinsi.
“Praktik di desa memberi bukti lapangan bagi pendekatan di tingkat bentang lahan dan provinsi. Sebaliknya, rencana dan kebijakan di kedua tingkat itu memperluas jangkauan hasil kerja di desa,” katanya.
Baca Juga : Pemkot Tarakan Pelajari Pengelolaan PAUD Holistik Ala TK Islam Athirah Makassar
Ia menyebutkan, Land4Lives mendampingi 12 desa percontohan di Kabupaten Bone, sementara mitra lokal SCF dan LPMI mendampingi 24 desa lainnya. Selama lima tahun, lebih dari 700 orang, lebih dari separuhnya perempuan, telah mengikuti pelatihan pertanian cerdas iklim dan mempraktikkannya di kebun-kebun belajar agroforestri dan tambak-tambak wanamina. Lebih dari 500 rumah tangga mengelola kebun dapur di pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Terbentuk pula 34 kelompok usaha agroforestri yang telah didampingi sampai ke tahap perizinan. Mulai dari, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan sertifikat halal. Salah satu produk unggulan adalah pupuk guano dari Desa Cabbeng, yang telah memperoleh perlindungan kekayaan intelektual.
Pembelajaran dari desa-desa ini dihimpun dalam enam Tapak Percontohan Pertanian Cerdas Iklim (TP2CI) yang dikelola lebih dari 120 petani pelopor. Setiap tapak berfokus pada satu tema unggulan, mulai dari agroforestri kakao sampai integrasi pertanian-perikanan.
Baca Juga : Pemkot Tarakan Pelajari Pengelolaan PAUD Holistik Ala TK Islam Athirah Makassar
Di bentang lahan, Land4Lives membentuk Kelompok Kerja Bentang Lahan lintas sektor dan bermitra dengan Forum DAS Sulawesi Selatan untuk menyusun Rencana Pengelolaan DAS Bila Walanae seluas 744.896 hektare, yang kini telah disahkan. Pelaksanaan rencana ini berpotensi meningkatkan kapasitas penyangga DAS hingga hampir sepertiganya.
“Proyek ini juga mendampingi rencana pengelolaan sub-bentang lahan serta rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH Cenrana dan KPH Ulubila yang telah disahkan,” jelasnya.
Di Kabupaten Bone, pendampingan ICRAF Indonesia berhasil mensahkan kurikulum muatan lokal “Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim”melalui Peraturan Bupati yang dmulai sejak Tahun Ajaran 2026/2027. Kurikulum ini diterapkan di seluruh SD dan SMP di wilayah tersebut.
Baca Juga : Pemkot Tarakan Pelajari Pengelolaan PAUD Holistik Ala TK Islam Athirah Makassar
Pedoman Isi Piringku Lokal masuk ke layanan 38 puskesmas, dan strategi bentang lahan termuat dalam KLHS RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bone. Adapun di tingkat provinsi, prinsip ketahanan iklim, ekonomi hijau-biru, dan indikator sensitif gender masuk ke RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029 Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada proyek tersebut juga mendampingi penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Di proyek ini mengembangkan sistem SiAlam untuk akses perhutanan sosial yang kini berjalan di server Pemerintah Provinsi, dan mendampingi usulan pembayaran berbasis hasil REDD+ senilai USD 945.884 bagi 20 komunitas lokal.
Andree mengaku, dalam proses pelaksanaan proyek pendampingan tentunya tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang dihadapi. Terutama, karena penanganan perubahan iklim tidak menjadi tanggung jawab satu pihak saja.
Baca Juga : Pemkot Tarakan Pelajari Pengelolaan PAUD Holistik Ala TK Islam Athirah Makassar
“Karena masalahnya kompleks, kita berhadapan dengan bagaimana supaya orang bisa punya strategi menghadapi perubahan iklim, kita harus membangun upaya multipihak, di mana bukan cuma pemerintah, tapi juga akademisi, civil society, kemudian juga petani dan semua pihak itu bisa turut ikut serta,” katanya.
Sehingga, tantangan utama dalam hal ini adalah bagaimana menemukan formula yang tepat agar semua pihak bisa berkontribusi. Sebab, kontribusi dari pihak masing-masing dilaksanakan secara berbeda-beda.
Misalnya, dari pemerintah akan membangun kebijakan yang tepat buat perubahan iklim. Dari petani, yang bisa disumbangkan adalah pengetahuan lokal yang mungkin hanya berlaku untuk daerah tersebut, tetapi perlu direplikasi di tempat lain. Kemudian akademisi perlu mengangkat isu ini menjadi sebuah produk pengetahuan yang bisa dinikmati oleh mahasiswa dan lainnya.
Baca Juga : Pemkot Tarakan Pelajari Pengelolaan PAUD Holistik Ala TK Islam Athirah Makassar
Sehingga, untuk menemukan formula yang tepat tentunya bisa terwujud dengan membangun kerja sama. Hal ini pun yang paling penting, dan menjadi tantangan utama pada awal project.
“Tapi dengan kepemimpinan dari pemerintah provinsi lewat kelompok kerja perekonomian hijau, tantangan itu sudah bisa dilewati, karena dalam master plan yang sudah dibangun ini berbagai pandangan para pihak tentang membangun ketahanan iklim itu sudah dituangkan dalam dokumen yang tadi diserahterimakan,” ujarnya.
Dirinya menekankan agar kedepannya Sulawesi Selatan perlu betul-betul bijaksana dalam mengelola lahannya. Upaya ini perlu dilakukan dengan mendorong tiga hal. Pertama, pertahankan fungsi yang masih baik. Kedua, pulihkan bagian lahan yang sudah rusak. Ketiga, manfaatkan dengan bijaksana lahan yang ada.
Baca Juga : Pemkot Tarakan Pelajari Pengelolaan PAUD Holistik Ala TK Islam Athirah Makassar
Penguatan ini pun telah disajikan dalam peta intervensi yang telah dirancang ICRAF, dan telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bappelitbangda untuk bisa dimanfaatkan.
“Di setiap bagian Sulawesi Selatan sudah dipetakan apa yang harus dilakukan, mana yang harus dipulihkan, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang perlu digunakan secara bijak. Jadi mudah-mudahan nantinya Bappelitbangda dan Pemerintah Provinsi bisa memanfaatkan itu semua,” harapnya.
