REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa terus berpacu dalam memassifkan upaya penanganan stunting. Salah satunya dengan memperkuat analisis kasus yang ada.
Upaya ini pun dilakukan dengan melaksanakan Pertemuan Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Gowa.
Ketua TPPS Kabupaten Gowa Abd. Rauf Malaganni mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus stunting. Dengan upaya analisis tersebut dapat diketahui penyebab, hingga faktor-faktor risiko. Sehingga dapat diketahui seperti apa upaya pencegahan yang dilakukan dalam penanganannya.
Baca Juga : Rutan Masamba Dorong Penguatan Imtaq Warga Binaan
“Pencegahan bisa diketahui dengan analisis yang baik. Sehingga tidak akan ada lagi penambahan kasus stunting baru. Namun semua itu tidak dapat terlaksana jika tidak berkolaborasi dan berkontribusi aktif,” ungkapnya, dalam pertemuan, di Hotel Prima Makassar, kemarin.
Dalam pertemuan ini, Wakil Bupati Gowa ini mengungkapkan, peran dokter di puskesmas juga harus terus dapat menjadi garda pertama dalam penentuan diagnosa dan treatment kepada ibu hamil, baduta dan balita. Tujuannya agar penanganan dini gangguan tumbuh kembang dalam periode 1000 Hari Pertama Kehidupan dapat dioptimalkan.
“Saat ini angka stunting kita masih di angka 33 persen. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua apakah semua sudah bekerja maksimal atau tidak. Sehingga hari ini kita berkumpul untuk bisa berkolaborasi bersama agar angka ini bisa kita kendalikan dan di 2024 bisa memenuhi target nasional yaitu 14 persen,” jelasnya.
Baca Juga : Netralitas ASN Hingga Politik Uang Jadi Potensi Kerawanan Masa Kampanye
Tak hanya itu, peran para tenaga pelaksana gizi
yang bertugas di lapangan juga harus secara aktif melakukan pemantauan, penemuan-penemuan kasus. Hal tersebut penting untuk mendektsi dini gangguan tumbuh kembang anak.
Termasuk, peningkatan peran dari Kepala UPTD, Koordinator Balai Penyuluh KB dalam mengkoordinir Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta Tim Pendamping Keluarga di desa dalam melakukan pendampingan, dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) perubahan perilaku pencegahan stunting.
“Peran semua lintas sektoral termasuk SKPD terkait tentu sangat dibutuhkan dalam percepatan penurunan stunting. Sehingga saya mengimbau agar kita dapat menjalin kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam upaya percepatan penurunan angka stunting,” harapnya.
Baca Juga : Kadivim Kemenkumham Sulsel Ajak Pegawai Selesaikan Target Kinerja B12
Sementara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Gowa Sofyan Daud mengatakan, kegiatan ini bertujuan mempertemukan data dari dokter puskesmas, tenaga pelaksana gizi, UPT atau Koordinator Balai Penyuluh KB dengan tim pakar sebagai upaya tindak lanjut terhadap kasus stunting yang ada.
“Kita ingin menyusun rencana penyelesaian masalah-masalah yang ditemukan oleh tim pakar dengan cara optimalisasi pelaksanaan auditor stunting dilaksanakan,” katanya.
Misalnya, lanjut Sofyan, di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagai penyaring awal kasus-kasus gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kemudian, sebagai langkah tindak lanjut tim pakar akan menerima rujukan dari seluruh kasus-kasus beresiko yang sulit.
Baca Juga : Dikukuhkan jadi Bapak Asuh Anak Stunting, Pj Wali Kota Akbar Ali Berkomitmen Turunkan Stunting di Parepare
Ia juga meminta agar dalam proses pengumpulan data bisa dilakukan dengan baik. Khususnya data valid dan akurat, karena data tersebut yang akan menjadi acuan dalam mengambil kebijakan kedepannya.
“Salah satu kendala pimpinan dalam mengambil keputusan dan kebijakan adalah tidak tersedianya data yang akurat. Sehingga kami mohon agar begitu diminta data tersebut tersedia dengan akurat dan valid agar tidak terjadi perbedaan data di Survei Status Gizi Indonesia (SSGI),” terangnya.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 orang yang terdiri dari kepala SKPD terkait, 26 dokter umum di puskesmas, 26 tenaga pelaksana gizi puskesmas, dan 16 Kepala UPT Koordinator Balai Penyuluh KB.
