REPUBLIKNEWS.CO.ID, KENDARI — Gerakan Rakyat Sultra (Gerak Sultra) mengadukan persoalan Tambang Batu Gamping dan Tambang Pasir Cacat Hukum di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, kepada Komisi III DPRD Sultra, Senin (02/03/2020).
Pada saat pengaduan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra,Aksan Jaya Putra, menyampaikan bahwa aspirasi pengurus Gerak Sultra diterima sebagai langkah awal mengusut persoalan Amdal cacat hukum, baik oleh Perusahaan Batu Gamping maupun penambangan liar pasir dan Batu Kapur di Kecamatan Mawasangka.
“Aspirasi dari teman-teman Gerak Sultra kami terima dan kami butuh suport dari Gerak Sultra untuk menghadirkan data sebagai pertimbangan untuk membuat pansus untuk menyelidiki persoalan tersebut,” ucap Aksan Jaya Putra.
Baca Juga : Kinerja Jasa Keuangan di Sulampua Topang Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Lanjut, Politisi Partai Golkar itu mengatakan pihaknya juga akan memanggil pihak terkait untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam membahas persoalan tersebut.
“Kami (Komisi III) akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk dilakukan RDP membahas persoalan tersebut,” tambahnya.
Lebih jauh, ia juga menambahkan bahwa sudah ada informasi yang didapat oleh Anggota DPRD Sultra terkait Amdal yang dimiliki oleh Perusahaan Batu Gamping di Buton Tengah, dan ia sangat berterima kasih dengan adanya aduan dari masyarakat melalui pengurus Gerak Sultra untuk mendukung DPRD Sultra mengusut persoalan ini.
Baca Juga : Dukung Progam SheHacks, Indosat Perkuat Peran Perempuan di Dunia Teknologi Digital
“Saya sudah mendapat informasi mengenai persoalan Amdal yang dimiliki oleh Perusahaan Batu Gamping di Buton Tengah, dan kami sangat berterima kasih dengan adanya aduan dari masyarakat untuk mendukung DPRD Sultra mengusut persoalan tersebut,” tutur Legislator Sultra yang terpilih melalui Dapil Konsel-Bombana ini. (Akbar Tanjung)
