REPUBLIKNEWS.CO.ID, WAKATOBI — Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara terancam gagal menjadi tuan rumah Festival Adat Kerajaan Nusantara jika APBD-Perubahan 2023 tidak ditetapkan. Karena anggaran untuk membiayai pelaksanaan acara tersebut dialokasikan disana.
Tak mau itu terjadi, empat Kadie Sara Adat yakni Miantu’u Liya, Miantu’u Fanse, Miantu’u Mandati, Miantu’u Kapota melakukan kunjungan Hearing dengan Anggota Legislatif (Aleg), Jumat (22/09/2023). Meraka menilai APBD-Perubahan mandek di meja DPRD Wakatobi.
H. La Ane Puru, Bontona Fanse berharap agar 25 orang Anggota melanjutkan pembahasan APBD-Perubahan Wakatobi 2023.
Baca Juga : Srikandi Tangguh PLN Lalui Segala Tantangan Wujudkan Listrik Berkeadilan di Sulselrabar
“Kita minta ke DPRD Wakatobi supaya tolong anggaran untuk FKN ini dipikirkan. Kami perangkat adat ini malu sebagai tuan rumah kalau tidak jadi ini acara. Kalau anggarannya diperubahan supaya dipikirkan,” tegas H. La Ane Puru kepada sejumlah awak media.
“Ini pertarungan nama baik kita sara dikanca raja-raja se Nusantara. Jadi kalau anggaran ini mandeknya di DPRD tolong supaya di pikirkan,” sambungnya.
Katanya, jika acara ini jadi akan ada ratusan raja-raja se Nusantara yang bakal ke Wakatobi yang rencananya bakal digelar antara Oktober – November 2023. Sementara Wakatobi yang ditunjuk jadi tuan rumah oleh DPP Majelis Adat Kerajaan Nusantara, telah menyatakan kesiapan.
Baca Juga : Safari Ramadan di Pulau Tomia, Bupati Haliana Serahkan Bantuan Pembangunan Masjid Ratusan Juta
“Daerah kan harus ada bargening anggaran, minimal hotel untuk para raja sultan sekitar seratus orang lebih dengan para permaisuri disiapkan oleh Pemda termasuk makanan dan minuman. Nah ternyata anggaran itu ada di APBD -Perubahan Kabupaten Wakatobi. Kami tidak pernah ke DPRD selama ini kalau bukan karena terlanjur berjanji ke DPP Raja Sultan di Bogor,” bebernya.
Anggota legislatif Wakatobi, Saharudin mengatakan, bahwa pembahasan APBD Perubahan 2023 selama ini memang tidak pernah kuorum. Bahkan beberapa oknm Aleg tidak pernah hadir meski telah berkali-kali diundang.
“Yang kedua kami mau menyampaikan kepada kita semua bahwa secara pribadi dan perwakilan PDI Perjuangan sangat sepakat dengan aspirasi para orang tua kami. Kami juga inginkan APBD Perubahan segera dibahas,” tukasnya. (*)
