REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yusuf T Silambi soroti beberapa pekerjaan proyek di tahun anggaran (TA) 2023 yang tidak terselesaikan dengan baik. Menurutnya, pembangunan yang disusun oleh pemerintah masih bermasalah, namun titik permasalahannya bukan dari keputusan program atau keputusan manajemen eksekutif, melainkan fisik di lapangan.
“Bagaimana pembangunan bisa berjalan, kalau dalam perjalanannya sendiri terjadi keributan-keributan kecil, dari tokoh-tokoh kita,” ucap Yusuf T Silambi saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kutim, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Selasa (21/05/2024).
Dalam keterangannya, Sekretaris Komisi C itu mengungkapkan bahwa hal tersebut belum sesuai dengan harapan, karena dari sisi anggaran sangat memadai. Persoalannya sekarang aktual realisasi untuk infrastruktur tidak bisa terlaksana, karena keamanan pelaksanaan infrastruktur tidak sesuai dengan harapan pemerintah.
Baca Juga : Tak Kuorum, Agusriansyah Ridwan Interupsi Rapat Paripurna Sarankan Rapat Diskorsing
“Kami sebagai pengawas sudah memanggil dinas yang terkait dalam hal ini Dinas PU untuk dikomunikasikan dan dari pandangan mereka sudah siap. Tetapi setelah turun kelapangan tetap saja terkendala,” ungkapnya.
“Saya sebagai anggota DPRD melihat dimana letak lemahnya, ternyata titik benang merahnya kembali ke masyarakat. Artinya ada masyarakat yang suka dibangun, ada juga masyarakat yang seakan-akan membatasi pemerintah untuk membangun,” sambungnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku bukan memperbaharui strategi, tetapi sistem yang harus dipakai, bagaimana mengakomodir masyarakat. Karena kendalanya hanya pelaksanaan Infrastruktur di lapangan.
Baca Juga : Raperda Pertanggungjawaban APBD Kutim TA 2023 Sah Jadi Perda
“Kutim punya anggaran yang begitu besar, apalagi tahun ini anggaran APBD Rp 9 triliun lebih. Jadi saya minta, kita manfaatkan dengan baik dan konsisten untuk pembangunan kedepannya,” tutupnya. (ADV / DPRD Kutim)
