Anies “Tarik Rem Darurat”, APIB Dukung Langkah Gubernur DKI Jakarta

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Ketua Aliansi Profesional Indonesia Bangkit DPD DKI Jakarta (APIB DKI Jakarta) Erick Sitompul, sangat mendukung langkah Gubernur DKI Anies Baswedan menarik cepat rem darurat, mengingat kondisi pandemi Covid 19 di Jakarta sudah sangat berbahaya bagi kesehatan penduduk Jakarta.

Apib DKI sependapat bahwa kesehatan dan keselamatan nyawa penduduk Jakarta jauh lebih penting daripada persoalan ekonomi. Ada 12 juta penduduk di kota Jakarta, yang sangat berisiko bila pandemi covid ini tidak dapat terkendali, apalagi Jakarta adalah kota yang paling padat penduduknya sebagai ibukota Indonesia.

“Jakarta juga merupakan episentrum ekonomi, bisnis, pemerintahan dan transit lalu lintas warga domestik dan mancanegara. Keberhasilan penanganan Covid 19 di DKI juga akan jadi contoh terhadap propinsi lain,” ungkap Erick.

Situasi pandemi Covid 19 di Jakarta saat ini sangat memprihatinkan. Jumlah total kasus positip Covid Nasional telah mencapai lebih 200 ribu orang. Khusus DKI jumlah kasus telah diatas 48 ribu kasus positip. Angka pertambahan kasus harian nasional untuk 10 hari terakhir rerata di atas 3.000 dan DKI mengalami kenaikan lebih 1.000 jiwa per hari.

Berbagai pro kontra atas keputusan Anies terhadap PSBB total per tanggal 14 September besok. Sebagian pihak terutama beberapa pejabat pemerintah pusat yg berkepentingan dengan masalah ekonomi mempersoalkan kebijakan Anies untuk mengembalikan PSBB total lebih ketat dari PSBB 3 bulan pertama pandemi covid, terutama Menko perekonomian Airlangga Hartarto dan beberapa anggota DPR.

“Namun Anies tetap bergeming untuk akan menarik Rem darurat tersebut. Anies mengambil keputusan yang cukup tepat, karena bila terlambat tidak di rem di Jakarta maka Indonesia bisa seperti Italia, Brazil dan India menyusul AS,” kata Erick.

Erick jugs mengingatkan Airlangga jangan cuma memikirkan nasib transaksi saham perusahaan perusahaan konglomerat di Bursa Efect. Di semua negara pasti juga ada penurunan IHSG saat di lakukan langkah pembatasan terkait penanganan covid 19. Di negara negara lain malah banyak saham emiten pada ambruk. Ini cuma sementara saja. Lagipula bursa Effect ini kan tidak sampai 5 % pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Lebih bagus pikirin nasib puluhan juta pengusaha UMKM saja. Tidak usah terlalu risaulah pak Menko terhadap soal Bursa Effect, pimpinan BEI ngerti dan punya system untuk memulihkan kembali bursa.

“Jauh lebih penting kesehatan dan nyawa 12 juta warga DKI, termasuk kesehatan para menteri dan anggota DPR pun ada di pundak Gubernur DKI Jakarta. Jangan selalu anggap enteng dengan wabah Covid ini. Negara sehebat Italia atau AS yang bagus urusan sektor kesehatan saja berantakan di hajar pandemi Covid,” ungkap Erick.

Memang sudah hampir 3 bulan masyarakat kita memasuki masa relaksasi dengan berbagai pelonggaran pembatasan. Adaptasi Hidup baru atau era New Normal yang tidak terkontrol menjadikan prilaku pengusaha dan masyarakat yang kebablasan ibarat bus besar rem nya lagi blong. Yang berbahaya bukan cuma pengemudi dan penumpang nya tapi kenderaan lain dan masyarakat yang sedang berada di pinggir jalan juga lebih banyak jadi korban.

Maka untuk effectivitas keberhasilan PSBB total nanti, pemprov DKI harus melakukan tindakan tegas sebagai langkah Penegakan Hukum ( Law Enforcement ) di lapangan terhadap pelanggaran PSBB dan 3 M. Demikian dikatakan Erick di Jakarta, Jumat (11/09/2020).

“Untuk menahan melonjak nya angka kasus positip Covid 19 di Indonesia yang telah menembus lampu merah itu, PSBB ke depan, harus lebih dari sekedar membatasi secara ketat perkantoran, industri, tempat hiburan, mall, pasar pasar, sektor transportasi massal atsu merubah cara penjualan usaha kuliner saja. Yang paling sulit itu adalah budaya nongkrong anak muda, kerumunan warga yang tidak jaga jarak dan banyak sekali warga susah sekali masker. Penularan dari pelanggar 3 M ini juga berpotensi besar mempercepat penularan ke klaster klaster baru,” kata Erick.

Endors lah para petugas 3 Pilar di tiap kelurahan yang terdiri dari satpol PP, babin kamtibmas dan Babinsa. Jajaran para penegak hukum ini punya kapasitas secara hukum untuk melaksanakan law enforcement. Bila perlu minta bantuan dr kodim dan satuan Brimob untuk membackup 3 Pilar di tiap kelurahan. Karena ini salah satu kunci penting untuk menekan angka kasus Covid di DKI dan juga secara nasional adalah penegakan hukum di lapangan selain berbagai pembatasan PSBB total nanti tambah Wakil ketua APIB DKI letkol TNI purn Didi Rohendi.

Untuk langkah penegakan hukum terhadap perusahaan dan warga yang melanggar mesti di beri sanksi keras yang punya effect jera. Kalau cuma denda 100ribu dan sapu jalan itu kan gak ngefect.

Mesti ambil tindakan tegas pelanggar PSBB dan 3 M. Warga DKI yang sering melanggar ini seperti tidak terpengaruh melihat angka angka ribuan korban covid positip yang di disiarkan di Televisi setiap hari. apalagi masyarakat sudah terjebak salah kaprah menjalankan kehidupan seperti masa normal di era New Normal,” tegas Didi Rohendi.

Sesuai harapan APIB DKI di akhir Agustus 2020, agar pemprov cepat menambah sebanyak mungkin RS Rujukan dan ruang isolasi, perlengkapan RS dan para medis. Alhamdulillah, pemprov DKI ternyata lebih cepat mengantisipasi nya dengan penambahan 20% dari 4200 an ruang isolasi yang exicting dengan tambahan 19 RS rujukan Covid dan merekrut 1400 lebih para proffesional sektor kesehatan baru baru ini. Kita sangat apresiasi kerja keras pemprov. Namun jumlah tersebut masih jauh dari mencukupi apabila melihat lonjakan harian kasus positip Covid yang terus meningkat, apalagi bila lonjakan harian meningkat menjadi 4.000 atau 5.000 an kasus nasional per hari. DKI akan selalu tertinggi.

“Dalam hitungan sederhana, apabila angka harian ini tidak terkendali menuju bulan Februari 2020 saat era vaksinasi nasional, medio september 2020 ke Januari 2021 selama 5 bulan atau 150 hari , 150 x 3.000 setidak nya ada penambahan lebih 450.000 kasus baru positip Covid. Apakah para Menteri dan anggota DPR yang urus sektor ekonomi paham gak dengan hal ini..berapa % angka kematian, berapa yang sembuh, berapa ribu tambahan untuk ruang isolasi dan ruang ICU. Akan nambah brp ribu lagi para medis,” jelas Erick.

Trend lonjakan sebenarnya sudah terlihat terus meroket mulai 28 juli – 22 agustus 2020 ke angka 150.000, dimana kenaikan ke angka 200.000 kasus positip berlangsung sangat cepat pada 23 Agustus – 8 September ( sumber @pandemic talks). Total di Januari 2020 nanti minimal kasus positip Covid mencapai 650.000 kasus bahkan lebih lagi apabila saat ini tidak di rem darurat juga oleh pemerintah pusat dan pemprov DKI.

Kita tidak berharap terjadi seperti ketika pandemi di Wuhan dan Italia. Begitu juga saat ini di AS, Brazil, india dan Rusia dan banyak negara lain nya dimana ribuan korban meninggal setiap hari bertumpukan karena kesulitan mendapat pelayanan medis dan kesulitan untuk di kuburkan akibat terbatas nya ruang isolasi. Lahan pemakaman semakin habis, keterbatasan ambulance dan terbatasnya SDM yang bertugas untuk proses pemakaman. Di beberapa negara terlihat tumpukan jenazah korban Covid malah diangkut dengan truk truk militer Ke pemakaman, sangat menyedihkan. Jumlah korban positip covid di AS saja sudah 5 jutaan orang. Brazil dan India korban kasus nya 4 jutaan per hari ini, Rusia lebih 1 juta kasus. Indonesia jangan seperti itu, mengerikan. Negara kita kan gak cukup dana atasi covid seperti AS Rusia German Jepang Korsel India dan lainnya. Semua pihak harus paham kalau DKI mengambil langkah super ketat di PSBB total mulai 14 september 2020 nanti, ngkap Erick dengan nada prihatin. (Man)