REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Landscape Alliance dalam hal ini CIFOR-ICRAF melakukan penelitian berbasis Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) di Kabupaten Bone.
Dari hasil penelitian yang dihasilkan menyimpulkan bahwa Kabupaten Bone menjadi percontohan dalam tata kelola perkebunan berkelanjutan. Hal ini pun dibahas pada Sosialisasi Hasil Uji Coba IYB yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel bersama CIFOR-ICRAF, di Ruang Rapat Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa, (14/07/2026).
Koordinator Provinsi Sulawesi Selatan untuk CIFOR-ICRAF, M. Syahrir menjelaskan, metode IYB ini merupakan instrumen tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah yang mengacu pada Pedoman Nasional IYB.
Baca Juga : BNNP Sulsel Paparkan Program Unggulannya di Hadapan Ketua DPRD Sulsel
“IYB adalah sistem penilaian nasional yang dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengukur capaian keberlanjutan di tingkat kabupaten, dengan fokus awal pada sektor perkebunan,” jelasnya, dalam keterangan resminya.
Penilaian ini mencakup tiga dimensi, yaitu lingkungan, sosial-ekonomi, dan tata kelola, yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Metode ini juga telah melewati hasil dialog multipihak dengan dukungan Uni Eropa, dan diluncurkan pada Forum Investasi B20 di Bali pada 2022 lalu.
“IYB mencakup tiga dimensi utama, yakni lingkungan, sosial-ekonomi, dan tata kelola, yang digunakan untuk mengukur capaian keberlanjutan daerah secara terstruktur, khususnya di sektor perkebunan,” ungkapnya.
Baca Juga : Hadapi Ancaman Banjir hingga Cuaca Kekeringan, Pemkot Makassar Perkuat Mitigasi Kebencanaan
Dalam perumusan IYB secara nasional, Landscape Alliance (CIFOR-ICRAF) menjadi bagian dari tim teknis yang mendukung pengembangan metodologi Mulai dari perancangan indikator hingga sistem pengelolaan data, sebagai bagian dari proyek riset-aksi Land4Lives yang dilaksanakan atas dukungan Pemerintah Kanada.
Syahrir mengatakan, Kabupaten Bone dipilih sebagai lokasi pilot penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) berbasis IYB karena perannya sebagai penghasil tiga komoditas utama. Antara lain, komoditas kelapa, kakao, dan kopi.
“Bone punya peran strategis dalam rantai pasok komoditas berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Karena itulah daerah ini terpilih sebagai salah satu dari empat daerah uji coba penerapan IYB di Indonesia, bersama Kabupaten Kutai Timur, Sigi, dan Muara Enim,” jelas Syahrir.
Baca Juga : OJK Beri Kepastian Hukum dan Pelindungan Bagi Nasabah Dana Pensiun
Sementara, dalam penilaian tersebut hasilnya dituangkan dalam bentuk grade, dari Grade D (perlu perhatian khusus) hingga Grade A (sangat baik). Dalam penilaian ini, Bone mencatatkan skor yang mendekati Grade B (baik) sementara rerata kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan masih berada pada Grade C, berarti tata kelola yang dinilai sudah cukup meski masih ada ruang untuk diperkuat.
“Capaian skor untuk Kabupaten Bone mendekati Grade B, yang menandakan kesiapan daerah dalam memperkuat tata kelola lintas sektor,” katanya.
Menurutnya, penerapan IYB dapat membuka sejumlah peluang strategis, antara lain mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi pertanian dan kelestarian lingkungan, serta membuka akses terhadap insentif fiskal maupun non-fiskal dan investasi hijau dari lembaga pembangunan internasional.
Baca Juga : Catat Prestasi Gemilang, 7 Rider Yamaha Raih Penghargaan Ikatan Motor Indonesia Awards
Adapun bagi petani, yurisdiksi yang terbukti berkelanjutan berpotensi membuka akses pasar global yang mensyaratkan komoditas bebas deforestasi tanpa membebankan biaya sertifikasi secara individu kepada masing-masing petani.
Adapun dari proses pendampingan yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bone bersama pemangku kepentingan lainnya terlibat secara aktif dalam mengontekstualisasikan indikator-indikator IYB, sehingga penilaian yang dilakukan relevan dengan karakteristik dan kondisi riil di lapangan.
“Proses ini melahirkan laporan berkelanjutan tingkat yurisdiksi, sebagai salah satu yang pertama di Sulawesi Selatan, yang disosialisasikan dalam kegiatan ini,” terangnya.
Baca Juga : Catat Prestasi Gemilang, 7 Rider Yamaha Raih Penghargaan Ikatan Motor Indonesia Awards
Ke depan, IYB diproyeksikan turut diterapkan pada 514 kabupaten dan kota di Indonesia, sekaligus terbuka untuk diperluas ke sektor-sektor lain di luar perkebunan.
Sementara, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kabupaten Bone, Akifah Aksa mengungkapkan, tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan CIFOR-ICRAF dengan metode IYB tersebut adalah memastikan bagaimana hasil penilaian ini tidak berhenti di angka. Tetapi menjadi dasar bagi langkah nyata di lapangan.
“Kami berharap dari kegiatan hari ini dapat memberikan dukungan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional dan komitmen global terkait pembangunan rendah karbon serta perdagangan berkelanjutan,” terangnya singkat.
