REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR —Seluruh jajaran Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang ada di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) diajak untuk menjaga netralitas pada pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Upaya yang dilakukan dengan membangun sinerga bersama Polri dan TNI.
“Sebagai aparatur sipil negara (ASN), seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Sulsel harus dapat mengendalikan diri dan bersama-sama menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang,” kata Kanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak, saat memberikan penguatan bersama Wakapolda dan Kepala Hukum Daerah Militer XIV Hasanuddin, di Hotel Claro Makassar, Kamis (19/01/2023).
Selain menjaga netralitas, Liberti Sitinjak juga meminta agar seluruh kepala UPT lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel agar terus berkoordinasi dan bersinegi dengan Polri dan TNI dalam memberantas masuknya narkoba, serta menjaga ketertiban dan keamanan di lapas atau rutan, serta lingkungan masyarakat jelang Pemilu 2024.
Baca Juga : Sambut Ramadan, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ajak Jajaran Jalankan Ibadah Dengan Khusyuk
“Terima kasih kepada Kapolda Sulsel dan Pangdam XIV Hasanuddin atas sinergitas yang terjalin dengan sangat baik,” ujar Kakanwil.
Sementara Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi menyampaikan bahwa tugas Polri yang diutamakan adalah perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Atas dasar tersebut tentunya polri akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
“Polri melalui Polda Sulsel dan jajaran dibawahnya telah lama melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lapas dan rutan di Sulsel dalam menjaga Kamtibmas di wilayahi Sulsel jelang pemilu. Termasuk menjaga kondusifitas dalam lapas dan rutan,” terangnya.
Baca Juga : Pemkab Gowa Komitmen Lakukan Penghijauan Lahan Kritis di Kawasan Hutan Produksi
Inspektur Wilayah VI Inspektorat Jenderal Kemenkumham Marasidin Siregar mengatakan, pihaknya menitikberatkan bahasannya terkait PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS khususnya penjatuhan hukuman disiplin. Dimana penjatuhan hukuman disiplin terhadap ASN harus sesuai dengan prosedural yang berlaku.
“Hal ini harus dikuatkan kembali kepada kita semua sehingga SOP/prosedur dalam penjatuhan hukuman Disiplin diterapkan dengan baik dan tepat agar jika ada keberatan dari ASN yang di jatuhi hukuman Disiplin yang diajukan kepada KASN tidak menganulir hukuman Disiplin tersebut karena prosedurnya sudah tepat,” ujar Marasidin.
Disamping itu Marasidin juga berharap Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel harus mempunyai integritas yang bagus dengan kualitas dan mutu yang bagus pula agar dapat mewujudkan Kemenkumham PASTI dan BERAKHLAK.
