REPUBLIKNEWS.CO.ID, DENPASAR — Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan merekomendasikan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar tumbuh lebih tinggi sekaligus semakin resilien. Rekomendasi tersebut diarahkan pada penguatan sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan dan konstruksi.
Kepala Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, penguatan sektor-sektor tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari peningkatan produksi hingga penguatan hilirisasi, pembiayaan, distribusi, dan perluasan pasar.
“Ada beberapa rekomendasi untuk bagaimana kita ingin ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh lebih tinggi dan lebih resilien,” ungkapnya, dalam Media Engagement BI Sulsel, di Pullman Hotel Bali, Kamis, (27/08/2026).
Baca Juga : 1.236 Pendaftar Beasiswa Kalla 2026, 64 Mahasiswa Lolos Gelombang Pertama
Ia menambahkan, pada lapangan usaha pertanian, BI Sulsel merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Pertama, memfokuskan rantai nilai pada satu hingga lima komoditas yang memiliki basis sentra produksi sekaligus potensi pasar.
Komoditas yang dapat menjadi fokus antara lain kakao, kopi, padi, jagung, perikanan, dan rumput laut. Penentuan komoditas tersebut perlu mempertimbangkan kekuatan sentra produksi serta potensi masyarakat di masing-masing daerah.
“Misalnya, kakao, kopi, padi, jagung, perikanan, rumput laut, dan sebagainya. Dan ini berbasis kepada sentra produksi dan potensi masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga : Raih Lima Penghargaan, Kinerja Perizinan dan Pembebasan Lahan PLN UIP Sulawesi Diakui
Kedua, membangun kontrak dengan off-taker serta mengonsolidasikan produksi melalui koperasi sebagai agregator. Langkah ini ditujukan untuk menghubungkan petani dan nelayan dengan industri melalui kepastian volume, kualitas, harga, serta jadwal pengiriman.
“Jadi dengan adanya off-taker, para petani tugasnya adalah memproduksi. Memproduksi padi, memproduksi barang-barang tanaman pangan, kemudian nelayan, tugasnya untuk mencari ikan. Sementara, terkait proses pemasaran yaitu dengan mempercayakan kepada off-taker,” katanya.
Menurutnya, off-taker dapat berbentuk perusahaan atau unit usaha yang bertugas menjual maupun mendistribusikan hasil produksi. Dengan demikian, petani dan nelayan dapat lebih fokus pada peningkatan produksi.
Baca Juga : Transaksi KKI BI 2026 Tembus Rp144,2 Miliar, Penjualan UMKM Sulsel Capai Rp1,028 M
Ketiga, BI Sulsel mendorong penguatan pascapanen dan rantai dingin melalui pembangunan cold chain, gudang, agregator, serta fasilitas pengolahan di sentra produksi prioritas.
Keempat, produktivitas di sektor hulu perlu ditingkatkan melalui penggunaan bibit unggul, pemerataan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Kelima, kelembagaan petani dan nelayan juga perlu diperkuat. Koperasi atau agregator dapat berperan dalam konsolidasi volume, grading, penyimpanan hingga pemasaran.
“Buat koperasi atau agregator untuk konsolidasi volume, grading, penyimpanan, dan pemasaran,” ujarnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sambut 1.157 Peserta MTQ VIII KORPRI Nasional Lewat Defile Kafilah
Selain itu, BI Sulsel merekomendasikan pembangunan dashboard pangan di tingkat kabupaten dan kota. Sistem tersebut diharapkan mengintegrasikan data produksi dan stok dengan harga serta informasi cuaca.
“Termasuk jalur distribusi untuk pengambilan kebijakan yang lebih prediktif,” kata Rizki.
Pada sektor industri pengolahan, BI Sulsel mendorong penguatan hilirisasi melalui proyek-proyek yang siap direalisasikan dan memiliki kelayakan pembiayaan atau bankable.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sambut 1.157 Peserta MTQ VIII KORPRI Nasional Lewat Defile Kafilah
Proyek pengolahan komoditas unggulan perlu dilengkapi dengan informasi lokasi, kepastian pasokan bahan baku, kebutuhan investasi, perizinan, utilitas, hingga calon off-taker.
“Masukkan bahan baku, permudahan investasi, izin utilitas, dan calon off-taker,” ujarnya.
Selanjutnya, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas produk dan kemasan sekaligus memperluas akses pasar domestik maupun ekspor. Sertifikasi seperti SNI, halal, dan HACCP menjadi bagian penting dalam pengembangan industri pengolahan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sambut 1.157 Peserta MTQ VIII KORPRI Nasional Lewat Defile Kafilah
BI Sulsel juga mendorong link and match antara kebutuhan industri dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut dapat dilakukan melalui penguatan balai latihan kerja (BLK) maupun pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri pengolahan.
Di sisi lain, riset terapan antara perguruan tinggi dan industri perlu diperluas untuk menghasilkan inovasi teknologi pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
Akses pembiayaan hilirisasi juga menjadi perhatian. BI Sulsel mendorong pengembangan skema blended financing, antara lain melalui kredit investasi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan syariah, dan berbagai skema pembiayaan lainnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sambut 1.157 Peserta MTQ VIII KORPRI Nasional Lewat Defile Kafilah
Pada sektor perdagangan, BI Sulsel merekomendasikan pemanfaatan QRIS to Credit bagi UMKM. Data transaksi QRIS dapat dimanfaatkan untuk melakukan profiling usaha sehingga membuka akses terhadap pembiayaan produktif dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
Selain itu, perlu disusun kalender event ekonomi Sulawesi Selatan yang mencakup expo, pekan belanja, MICE, hingga festival komoditas. Agenda tersebut diharapkan mampu meningkatkan permintaan sekaligus memperkuat promosi produk dan potensi daerah.
Integrasi UMKM ke dalam rantai pasok digital juga perlu diperkuat dengan mendorong pelaku usaha masuk ke marketplace, e-katalog Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), serta berbagai platform digital lainnya. Pendampingan standardisasi dan sertifikasi produk menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sambut 1.157 Peserta MTQ VIII KORPRI Nasional Lewat Defile Kafilah
Lebih jauh, BI Sulsel mendorong penguatan posisi Sulawesi Selatan sebagai hub Kawasan Timur Indonesia (KTI). Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan pusat distribusi regional, pusat grosir modern, layanan logistik, dan kepabeanan.
“Serta insentif bagi pelaku usaha jasa untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai gateway perdagangan Indonesia Timur,” lanjutnya.
Infrastruktur dan Konektivitas Jadi Penopang
Sektor konstruksi juga dinilai memiliki peran penting sebagai penopang pengembangan sektor-sektor produktif. Salah satu rekomendasinya adalah memprioritaskan konektivitas antara sentra produksi, pusat pengolahan, dan pasar atau off-taker utama.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sambut 1.157 Peserta MTQ VIII KORPRI Nasional Lewat Defile Kafilah
“Pembangunan jembatan dan pelabuhan perlu diarahkan untuk memperlancar arus komoditas dari sentra produksi menuju pusat pengolahan dan pasar,” aku Rizki.
Selanjutnya, pembangunan cold storage, gudang komoditas, dan fasilitas logistik perlu ditempatkan dekat dengan sentra produksi. Pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan volume komoditas dan kedekatan dengan off-taker.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, BI Sulsel juga mendorong penggunaan skema pembiayaan inovatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, obligasi daerah, serta dukungan lembaga multilateral. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara produksi, hilirisasi, perdagangan, pembiayaan, dan infrastruktur.
Baca Juga : Pemkot Makassar Sambut 1.157 Peserta MTQ VIII KORPRI Nasional Lewat Defile Kafilah
“Dengan penguatan rantai nilai tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan diharapkan tidak hanya lebih tinggi, tetapi juga memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap berbagai tekanan ekonomi,” tutupnya.
