0%
logo header
Rabu, 25 November 2020 21:09

Biasa Saja

Falihin
Editor : Falihin
Biasa Saja

REPUBLIKNEWS.CO.ID – Saya tidak terkejut ketika seorang menteri tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu sudah biasa di Indonesia. Karena pejabat itu punya potensi dan peluang besar untuk korupsi. Jadi, biasa saja. Saya akan terkejut jika yang melakukan korupsi itu seorang pemulung atau tukang obat, misalnya. Selain tidak punya potensi dan peluang untuk korupsi, mereka juga tak punya keahlian untuk korupsi.

Tidak ada satupun lembaga di negara ini yang bebas dan bersih dari korupsi. Baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Selalu saja di dalamnya ada oknum yang terjerat kasus-kasus korupsi, baik yang sudah tertangkap maupun yang belum tertangkap. Yang sudah tertangkap bernasib buruk, sementara yang belum tertangkap, untuk sementara bernasib baik. Kenapa untuk sementara? Nanti juga akan tertangkap. Ibarat kata pepatah, sepintar-pintarnya bangkai tertutupi, tetap baunya akan tercium juga. Kecuali yang punya parfum luar negeri, yang setiap hari disemprotkan ke bangkai itu.

Ternyata nasib buruk kali ini ditimpa seorang Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Edhy. Ia tertangkap KPK di bandara Soekarno-Hatta, ketika baru pulang dari luar negeri. Publik jadi geger, karena posisi menteri ini memang dari awal sudah bikin geger. Selain karena Pak Edhy merupakan politisi Gerindra dan orang dekat Probowo yang merupakan rival politik sewaktu Pilpres, juga karena kebijakannya yang sering dikritik oleh mantan menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Bu Susi.

Baca Juga : Kadis Pendidikan Buteng Ajak Semua Pihak Tingkatkan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Yang paling getol dikritisi Bu Susi dari kebijakan Pak Edhy adalah terkait ekspor benih lobster atau benur. Di masa Bu Susi jadi Menteri, ia secara tegas menolak dan melarang praktik tersebut. Beda di masa Pak Edhy, malah mengizinkannya dengan berbagai syarat. Bu Susi tidak berhenti menyuarakan penolakannya itu dengan berbagai argumentasinya. Apalagi Bu Susi pandai mencuri perhatian publik dengan gayanya yang nyentrik.

Gayung pun bersambut. Pak Edhy ditangkap oleh KPK terkait masalah benur. Makanya, Pak Edhy yang ditangkap, malah Bu Susi yang viral. Ada kesan bahwa apa yang dikatakan Bu Susi lewat kritik-kritiknya selama ini ternyata benar, khususnya terkait ekspor benur yang tidak hanya merugikan negara, masyarakat dan juga nelayan tetapi juga berpotensi melahirkan bisnis-bisnis ilegal benur.

Suara-suara publik pun mulai menggema agar Bu Susi kembali mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Namun, seramai dan sebesar apapun suara publik, tetap saja keputusan soal siapa yang menduduki Menteri itu adalah hak prerogatif Presiden.

Baca Juga : Hadiri Penamatan TK Sekecamatan Mawasangka, Ini Pesan Ketua TP-PKK Buteng

Sepertinya sulit, apalagi Bu Susi ketika jadi menteri sering ribut dan bersitegang dengan Pak Luhut yang dikenal sebagai orang kepercayaan Presiden Jokowi. Lagian, suara publik sudah sering tak diikuti. Misalnya suara penolakan Omnibuslaw Undang-undang Cipta Kerja. Apalagi suara untuk mengisi jabatan menteri yang jelas-jelas hak prerogatif Presiden. Makin tidak mungkin suara publik untuk diikuti. Jadi, biasa saja kalau nanti ramainya keinginan publik agar Bu Susi kembali dijadikan menteri itu tidak terpenuhi.

Daripada membahas siapa yang akan menggantikan Pak Edhy, atau peluang Bu Susi kembali jadi menteri, ada baiknya kita menunggu perkembangan kasus penangkapan Pak Edhy ini. Siapa tahu ada kejutan. Sembari itu kita bertanya-tanya dalam hati, kenapa korupsi masih saja selalu terjadi. Jangan karena korupsi sudah menjadi hal yang biasa seperti yang saya katakana di awal tulisan ini, lalu kita biarkan begitu saja menjadi kebiasaan yang turun temurun. Menjadi kebiasaan yang diwariskan kepada pejabat-pejabat selanjutnya. Semoga saja tidak. Takutnya, jika korupsi benar-benar sudah menjadi kebiasaan, maka kebiasaan ini akan dibenarkan. Dalam sebuah adagium mengatakan, jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646