REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Aslam Patonangi, membuka Focus Group Discussion (FGD) Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Sulsel, di Hotel Grand Claro Makassar, Senin (30/01/2023).
Kegiatan perdana KDEKS Sulsel pasca pelantikan pengurus pada Desember 2022 lalu ini, mengangkat tema Penguatan Kelembagaan dalam mendorong Percepatan Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah dan Industri Halal di Sulsel.
Dalam sambutannya, Andi Aslam mengungkapkan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk penguatan koordinasi dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah di Sulsel.
Menurutnya, kebangkitan ekonomi Indonesia akan terwujud jika ekonomi dan keuangan syariah makin kuat.
Baca Juga : Hadiri Lokakarya Klaster Logistik Sulsel, Ini yang Disampaikan Pj Sekda Andi Aslam
Penguatan itu, lanjutnya, telah menunjukkan secara nyata dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bahkan mulai mengarah pada upaya menuju konversi lembaga keuangan konvensional ke syariah, baik bank maupun non bank.
“Peluang untuk ke sana (menjadi lembaga keuangan syariah) tentu harus didukung dengan regulasi yang ada. Penguatan kelembagaan ekonomi keuangan syariah diharap dapat mendorong peningkatan market share sebagaimana ditargetkan dalam Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah,” ucapnya.
Andi Aslam yang juga Ketua KDEKS Sulsel ini mengatakan, kehadiran Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) dengan membentuk KDEKS menjadi harapan bersama agar tercipta penguatan ekonomi lokal untuk tumbuh secara inklusif melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada tingkat daerah.
Baca Juga : Segera Dikirim ke Pusat, Ini 3 Besar Calon Sekda Sulsel
Dalam FGD itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS, Sutan Emir Hidayat, menyampaikan paparannya terkait sinergi program strategis ekonomi syariah. Diantaranya mengenai perkembangan ekonomi syariah global dan nasional.
“Per September 2022, total aset keuangan syariah Indonesia tidak termasuk saham syariah mencapai Rp 2,296,05 triliun atau USD 150,59 miliar,” jelasnya.
Tidak cuma itu, Sutan juga menyampaikan paparannya mengenai program prioritas dan program reguler KNEKS yang diharapkan dapat menjadi program sinergitas antara KNEKS dan KDEKSbb.
Ia juga berharap kegiatan FGD ini dapat menjadi masukan bagi KNEKS dan KDEKS dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. (*)
