REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR — Pemkab Kutai Timur (Kutim) memberi ruang kepada masyarakat atau organisasi non-pemerintah untuk terlibat aktif dalam pembangunan.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menggarisbawahi, kehadiran organisasi non-pemerintah penting untuk mendukung proses pembangunan, bahkan kritik konstruktif sebagai upaya perbaikan menuju pembangunan yang beradab.
Oleh karenanya, kehadiran organisasi pers atau peran pers dipandang dibutuhkan sebagai penyambung komunikasi yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Termasuk dalam membantu menyampaikan informasi kebijakan dan program-program pembangunan di Kutim, agar dapat diterima masyarakat secara jelas dan berimbang.
Baca Juga : Tak Kuorum, Agusriansyah Ridwan Interupsi Rapat Paripurna Sarankan Rapat Diskorsing
Hal tersebut sebagai komitmen Bupati Kutim untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan mekanisme checks and balances.
“Di dalam pelaksanaan pembangunan, itu biasanya ada check and balances, artinya organisasi profesi seperti jurnalis memang salah satu tugasnya turut memberikan informasi, balancing terhadap apa yang dilakukan pemerintah, melakukan pengecekan di lapangan dan menyampaikan info yang sesuai dengan akurasi,” ujar Ardiansyah saat sambutan acara pelantikan DPC PWRI Kutim, Kamis (22/6/2023).
Bukan hanya soal pemberitaan, kehadiran pers sebagai mitra pemerintah juga dinilai bisa sebagai informan. Menurutnya, dalam berbagai isu yang muncul di tengah masyarakat, tak sedikit dari wartawan langsung menyampaikan ke pemerintah.
Baca Juga : Raperda Pertanggungjawaban APBD Kutim TA 2023 Sah Jadi Perda
Ardiansyah mengatakan, tak ada satu pun manusia di dunia ini yang sempurna dalam melaksanakan tugas. Pasti ada persoalan, apakah disengaja atau tidak sengaja, lantaran berbagi hambatan atau problem dan sebagainya.
“Oleh karenya, butuh bersinergi dengan semua pihak,” paparnya. (ADV)
