Barru — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Barru terkait penyerahan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kamis (9/4/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan sepanjang 2025 pemerintah daerah mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pertumbuhan ekonomi Barru meningkat dari 4,93 persen pada 2024 menjadi 5,16 persen pada 2025. Angka pengangguran terbuka juga menurun dan mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Wabup Barru Abustan A Bintang Hadiri Penetapan 500 ASN Sulsel sebagai Komcad
“Capaian ini hasil kerja bersama, termasuk peran DPRD Kabupaten Barru,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan layanan dasar, penguatan infrastruktur, serta penanganan kemiskinan, stunting, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, Bupati mengakui masih ada sejumlah tantangan. Salah satunya keterbatasan kapasitas fiskal daerah dengan proyeksi APBD sekitar Rp700 miliar.
Baca Juga : Bupati Barru Pimpin Rabu Bersih di Taman Makam Pahlawan, Ajak ASN Perkuat Budaya Gotong Royong
Di sektor infrastruktur, kondisi jalan masih belum optimal. Dari kebutuhan sekitar 600 kilometer jalan layak, baru sekitar 30 persen yang dalam kondisi baik.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita harus mencari dukungan pemerintah pusat, seperti program Inpres Jalan Daerah,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Bupati menyoroti masih adanya kekurangan layanan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas dan pustu.
Baca Juga : Wakil Bupati Barru Abustan Hadiri Wisuda IAI DDI Mangkoso, Dorong Generasi Muda Kuliah di Daerah
“Ini menjadi komitmen kita untuk terus memperbaiki pelayanan agar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang mensyaratkan pemenuhan angka 30 persen. Menurutnya, target tersebut sulit dipenuhi karena struktur belanja daerah masih didominasi belanja pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
“P3K tidak boleh kita korbankan. Mereka berada di garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Bupati Barru Dukung KKN Profesi Kesehatan Unhas di 40 Desa
Ia menjelaskan tenaga P3K berperan penting di sektor pendidikan dan kesehatan. Pengurangan anggaran pada sektor ini akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan keberadaan dan hak tenaga P3K.
“Ini bentuk tanggung jawab moral kita kepada mereka yang mengabdi untuk masyarakat,” katanya.
Baca Juga : Bupati Barru Dukung KKN Profesi Kesehatan Unhas di 40 Desa
Ia juga mengajak DPRD untuk bersama memperjuangkan kepentingan tenaga P3K.
“Jika bukan kita yang memperjuangkan mereka, lalu siapa lagi,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Bupati menegaskan komitmen untuk terus berbenah dan menjadikan rekomendasi DPRD sebagai dasar percepatan pembangunan.
Baca Juga : Bupati Barru Dukung KKN Profesi Kesehatan Unhas di 40 Desa
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam mewujudkan Barru yang berkeadilan, maju, dan sejahtera.(*)
