REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan percepatan penyelesaian sertifikasi aset tanah milik daerah.
Dimana jumlahnya mencapai sekitar 2.121 bidang tanah. Percepatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, di Ruang Rapat BPKD Kabupaten Gowa, Kantor Bupati Gowa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan identifikasi aset daerah, khususnya aset tanah.
Baca Juga : Pantau Progres, Bupati Syaharuddin Alrif Pimpin Rakor Evaluasi Koperasi Merah Putih
“Karena itu kami memanggil seluruh SKPD yang memiliki aset demi melakukan percepatan sertifikasi,” ungkapnya, dalam pertemuan, Selasa, (12/05/2026).
Menurutnya, langkah ini juga merupakan bagian dari perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong penataan dan pencatatan aset pemerintah daerah agar lebih baik, tertib dan valid.
Ia mengatakan, secara teknisi dalam hasil rapat disepakati agar seluruh data aset pada masing-masing SKPD segera dimasukkan ke BPN melalui pendampingan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) setempat.
Baca Juga : Jadi Solusi Konkret Petani, Bupati Sidrap Resmikan dan Uji Coba Pengaliran JIAT
“Salah satu aset yang perlu didata yakni Lapangan Sultan Hasanuddin. Kami target bulan ini seluruh data sudah masuk ke BPN dan Juni mulai dilakukan implementasi sertifikasinya,” jelasnya.
Sementara, Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Abdullah Sirajuddin mengungkapkan, dari total 2.121 bidang aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Gowa, sebanyak 897 bidang telah tersertifikasi. Sehingga, masih terdapat 1.224 bidang yang menjadi target percepatan.
“Karena itu kita berkolaborasi dan dibantu BPN sesuai arahan pimpinan agar penyelesaiannya dilakukan secara menyeluruh,” tambahnya.
Baca Juga : Framing Medsos Pesanan Ancam Kepercayaan Publik terhadap Media mainstream
Abdullah menjelaskan, aset yang paling banyak belum tersertifikasi berada di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Untuk Dinas Pendidikan berupa lahan sekolah, sementara Dinas PU mayoritas merupakan tanah di bawah jalan.
“Diupayakan tadi kita sepakat pertengahan Juni sudah selesai semua. Jadi tahapannya, mereka memasukkan data KIB masing-masing aset, lalu memasukkan formulir ke BPN, kemudian sama-sama turun mengukur objek yang dimohonkan. Setelah itu, kalau tidak ada masalah, diterbitkan sertifikatnya,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala BPN Kabupaten Gowa, Aksara Alif Raja mengatakan, percepatan sertifikasi aset ini merupakan implementasi kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Gowa, ATR/BPN dan KPK dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah daerah.
Baca Juga : Kota Makassar Menuju Kota Inklusif, Wali Kota Munafri Siapkan Perwali Aksesibilitas untuk Semua
“Tujuannya bagaimana seluruh aset Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki kepastian hukum,” ujarnya.
Pihaknya juga mendorong pemerintah melakukan sinkronisasi data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dirinya optimis penyelesaian sertifikasi aset dapat dilakukan dalam waktu cepat, terlebih jumlah bidang yang tersisa dinilai masih memungkinkan untuk dituntaskan sesegera mungkin.
Baca Juga : Kota Makassar Menuju Kota Inklusif, Wali Kota Munafri Siapkan Perwali Aksesibilitas untuk Semua
“Kalau dibandingkan dengan target PTSL Kabupaten Gowa tahun ini sebanyak 21 ribu bidang, maka 1.200-an bidang aset pemerintah daerah ini tentu bisa segera diselesaikan,” tutupnya.
