0%
logo header
Senin, 08 Juli 2024 15:43

Bupati Kukar Komitmen Pertahankan Opini WTP di Masa Depan

M. Imran Syam
Editor : M. Imran Syam
Bupati Kukar, Edi Damansyah hadiri penyampaian LHP BPK RI. (Istimewa)
Bupati Kukar, Edi Damansyah hadiri penyampaian LHP BPK RI. (Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI KARTANEGARA — Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, didampingi Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid dan Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah, menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (08/07/2024).

Acara yang bertema “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045” ini dihadiri oleh para kepala lembaga, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Bupati Kukar Edi Damansyah yang hadir menyampaikan rasa syukur kembali mendapatkan opini WTP.

Baca Juga : Bupati Kukar Buka MTQ Antar OPD, ASN Jadi Pelopor Gerakan Mengaji

“Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan opini WTP atas LKPP Tahun 2023. Ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Edi Damansyah.

Ia pun berharap agar raihan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan.

“Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat,” pungkasnya.

Baca Juga : Kukar Jadi Tujuan Kunjungan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Dua

Sementara itu, Isma Yatun, Ketua BPK RI, menyampaikan bahwa pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas merupakan modal kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

“Pemeriksaan keuangan oleh BPK diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,” ujarnya.

Isma Yatun juga memaparkan bahwa BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai Rp55,97 triliun dari hasil pemeriksaan sejak 2015 hingga 2023.

Baca Juga : Bupati Kukar Resmikan Jembatan Desa Sedulang, Muluskan Akses Masyarakat dan Tingkatkan Kesejahteraan

“Ini merupakan komitmen BPK untuk mengawal pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP tahun 2016.

Acara penyampaian LHP BPK RI ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. (ADV/Prokom Kukar)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646