REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Manfaat dari program pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Tak boleh ada pemborosan anggaran, terlebih lagi di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini.
Untuk itu, pengawasan pelaksanaan APBD menjadi sebuah keharusan. Setiap anggota DPRD diwajibkan menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dan benar.
Seperti yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas saat menggelar kegiatan pengawasan APBD Sulsel tahun anggaran 2026 di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin (27/4/2026).
Baca Juga : PINTAR Reksa Dana Jadi Upaya OJK Kuatkan Pasar Modal Indonesia
Fokus utamanya adalah menyelaraskan perencanaan sebuah program pembangunan dengan pelaksanaannya di lapangan. Penyimpangan terhadap perencanaan tak boleh ditolerir demi maksimalnya hasil yang diharapkan.
“Seorang anggota DPRD harus memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran berjalan transparan dan akuntabel,” kata Edward Horas dalam sambutannya.
Menurut legislator Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu, pengawasan terhadap APBD bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral seorang anggota DPRD kepada masyarakat.
Baca Juga : Koordinasi Strategis PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Dukung PSN Sektor Ketenagalistrikan
“Setiap rupiah dalam APBD berasal dari rakyat dan harus kembali untuk kesejahteraan rakyat. Tanpa pengawasan yang ketat, anggaran berisiko disalahgunakan, tidak tepat sasaran, atau bahkan menjadi celah bagi praktik korupsi,” tegasnya.
Dalam sesi pengawasan tersebut, Edward Horas menyempatkan diri melakukan dialog tatap muka dengan masyarakat setempat. Masukan dan saran dari masyarakat menjadi poin penting dalam pengawasan dan evaluasi sebuah program pembangunan.
“Dengan pengawasan yang efektif, program pembangunan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya menjadi angka di atas kertas saja,” bebernya.
Baca Juga : Kalla Toyota Catat Penjualan Kendaraan Diesel Melaju Ditengah Kenaikan Harga BBM
“Di sinilah peran DPRD menjadi krusial demi menjaga agar kepercayaan publik tetap terpelihara dan pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan,” tambah Edward Horas.
Sekretaris Komisi A DPRD Sulsel itu tak lupa meminta partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawal setiap program pembangunan yang ada.
“Mari kita kawal langsung progres pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta realisasi program prioritas daerah. Partisipasi semua pihak tentu sangat dibutuhkan, khususnya masyarakat kita,” demikian Edward Horas. (*)
