REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi suatu bangsa. Memajukan UMKM berarti membuka peluang tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, dibutuhkan roadmap yang tepat untuk menjaga stabilitas keberadaan UMKM, termasuk membuatnya “naik kelas” ke level yang lebih tinggi. Pemangku kebijakan diminta merumuskan kebijakan tersebut demi menjadikan UMKM sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat.
Hal ini menjadi perhatian khusus Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan saat rapat kerja dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan di kantor sementara DPRD Sulsel, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (1/4/2026).
Baca Juga : Muscab PKB Zona II Jadi Momentum Regenerasi Partai, Azhar Arsyad Tekankan Kader Lebih Adaptif
Legislator Fraksi Partai Demokrat itu meminta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel untuk membuat roadmap khusus UMKM agar bisa bersaing baik di pasar lokal maupun di pasar global.
“Ini menjadi perhatian kami. Belum ada peta atau roadmap untuk para pelaku UMKM kita. Misalnya, seperti apa indikator UMKM kita naik kelas misalnya dari usaha kecil ke menengah dan dari usaha menengah ke level makro,” kata Heriwawan.
Menurut ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel itu, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, peluang bagi UMKM untuk menembus pasar internasional semakin terbuka lebar. Namun katanya, untuk mencapai tahap tersebut diperlukan strategi dan roadmap yang jelas agar proses ekspansi berjalan efektif dan berkelanjutan.
Baca Juga : Kemenangan Kontingen Gowa di MTQ Sulsel Berhasil Masuk Lima Besar
“Makanya kita dorong Dinas Koperasi dan UKM Sulsel untuk membuat roadmap tersebut. Ini sangat penting sebagai pedoman bagi para pelaku UMKM kita untuk melangkah kedepannya,” tambah Heriwawan.
Ia mencontohkan roadmap tersebut dapat meliputi soal digitalisasi, peningkatan kualitas produk, inovasi, dan efisiensi manajemen. Tahapannya mencakup peningkatan literasi digital, sertifikasi, kolaborasi, serta perluasan akses pembiayaan.
“Kita berharap dinas terkait tak hanya mengejar realisasi semata supaya dianggap bekerja padahal output-nya tidak sesuai. Makanya roadmap ini diperlukan agar semua kebijakan yang diberikan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya,” demikian Heriwawan. (*)
