Setiap musim penerimaan murid baru selalu membawa wajah kota ke depan cermin. Di sana tampak orang tua membawa map, anak-anak membawa harapan, sekolah membawa kuota, panitia membawa aturan, dan kekuasaan membawa bisikan. Semua bergerak menuju satu pintu bernama SPMB. Pintu itu seharusnya terbuka dengan ukuran jelas: jarak, usia, jalur, dokumen, daya tampung. Namun di belakang pintu resmi, masyarakat masih membayangkan pintu lain. Pintu kecil, remang, tanpa papan nama, tetapi dipercaya lebih ampuh daripada pengumuman resmi.
Di titik inilah masalah SPMB. Bukan semata aplikasi lambat atau kuota terbatas atau orang tua kurang membaca petunjuk teknis. Masalah utama tumbuh dari kebiasaan sosial: masyarakat masih percaya pada jalan belakang, elite lokal merasa punya hak memberi rekomendasi, orang tua takut anaknya kalah, dan panitia sekolah atau dinas sering gamang ketika aturan bertemu tekanan. Sistem mungkin sudah ditulis rapi. Namun kebiasaan lama sering berjalan lebih cepat daripada sistem baru.
Jalan belakang hidup karena banyak orang tidak sepenuhnya percaya pada jalan depan. Orang tua melihat sekolah tertentu sebagai jembatan masa depan anak. Sekolah favorit berubah menjadi semacam pulau keselamatan. Semua ingin menyeberang ke sana. Kuota terbatas, kecemasan meluas. Dalam keadaan takut, sebagian orang tua mencari pegangan. Mereka menghubungi keluarga, tokoh, pejabat, pengusaha, anggota dewan, atau siapa saja yang dianggap punya pengaruh.
Baca Juga : Opini: MUTASI
Kebiasaan mencari jalan belakang membuat aturan kehilangan kehormatan. Warga patuh merasa naif. Panitia jujur merasa terdesak. Anak dari keluarga biasa merasa berada di barisan paling belakang sebelum seleksi dimulai. SPMB berubah dari layanan publik menjadi medan pertarungan akses. Bukan lagi siapa memenuhi syarat, tetapi kuat-kuatan backup. Bukan lagi siapa tinggal paling dekat, tetapi siapa paling dekat dengan kuasa.
Elite lokal memperparah keadaan ketika memperlakukan rekomendasi sebagai hak. Banyak rekomendasi datang dengan bahasa lunak: “tolong dibantu”, “anak ini keluarga baik-baik”, “kasihan kalau tidak masuk”, “ini hanya satu orang”. Bahasa itu tampak sopan, tetapi membawa tekanan. Satu orang berarti satu kursi. Satu kursi berarti satu hak anak lain berpotensi hilang. Setiap titipan selalu tampak kecil bagi pemberi rekomendasi, tetapi besar bagi sistem. Setetes tinta cukup membuat air dalam gelas berubah warna.
Panitia sekolah sering berdiri di tengah pusaran itu. Mereka memegang juknis, tetapi juga mendengar telepon. Mereka membaca kuota, tetapi juga membaca risiko. Mereka tahu prosedur, tetapi takut hubungan memburuk. Kadang kepala sekolah ingin menolak, namun tidak yakin dinas akan melindungi. Kadang dinas ingin tegas, namun khawatir tekanan politik meluas. Kegamangan semacam ini merusak sistem dari dalam. Bukan karena semua aparatur berniat buruk. Banyak aparatur ingin lurus, tetapi merasa berdiri sendirian.
Baca Juga : OPINI: Luwu Raya dan Martabat Sebuah Perjuangan
Kalau kita ingin melakukan pembenahan SPMB, panitia tidak cukup diberi aturan. Kepala sekolah tidak cukup diminta transparan. Dinas tidak cukup membuat surat edaran. Orang jujur membutuhkan sistem yang membuat kejujuran aman, bukan membuat kejujuran terasa seperti tindakan nekat.
Semua keputusan harus kembali ke data, kuota, jalur, dan dokumen. Sekolah tidak boleh menjadi tempat negosiasi. Dinas harus mengambil alih tekanan. Kepala daerah harus menjaga aturan tanpa pengecualian.
Di sini, pemerintah perlu mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan itu dengan bahasa jelas. Mencari jalan belakang bukan kecerdikan. Mencari jalan belakang berarti ikut melemahkan hak anak lain. Mencari jalan belakang membuat pendidikan dimulai dari pelajaran buruk: siapa punya akses akan menang. Anak-anak tidak boleh masuk sekolah dengan warisan sinis seperti itu. Pendidikan pertama harus mengajarkan keadilan, bukan menyelundupkan ketidakadilan sejak pintu gerbang.
Baca Juga : Opini: Tiga alasan Saya Memilih Perkada
Ajakan itu perlu berjalan bersama transparansi data. Orang tua akan lebih mudah menerima keputusan pahit jika data terbuka. Pemerintah harus membuka jumlah rombel, jumlah kursi, kuota tiap jalur, jumlah pendaftar, sekolah penyangga, serta pilihan alternatif. Data tidak boleh tersembunyi dalam rapat. Data harus hadir di ruang publik dengan bahasa sederhana. Orang tua perlu melihat alasan, bukan sekadar menerima hasil. Kekecewaan tidak selalu hilang, tetapi kecurigaan dapat berkurang.
Orang tua bukan mesin penerima pengumuman. Mereka datang dengan takut, marah, malu, dan harapan. Panitia perlu menjelaskan, bukan hanya menolak. Dinas perlu menenangkan, bukan hanya mengutip aturan. Jika semua sekolah terus dibiarkan timpang dalam citra dan mutu, orang tua akan terus berebut sekolah tertentu. Jalan belakang akan tetap menggoda selama jalan depan terasa sempit dan tidak meyakinkan.
Setiap keberatan sebaiknya harus masuk kanal resmi, mendapat nomor, diperiksa, dijawab, dan ditutup dengan keputusan tertulis. Dengan cara itu, orang tua tidak perlu mencari pintu politik untuk didengar. Panitia tidak perlu menjawab tekanan di lorong sekolah. Dinas dapat membaca pola masalah dari data aduan. Pengaduan bukan musuh sistem.
Baca Juga : OPINI: Selamat Datang Perkada APBD 2026 Kota
SPMB menguji keseriusan kita membangun kepercayaan dari bawah. Semua dokumen itu akan berubah menjadi kertas dingin jika panitia tetap gemetar, dinas tetap abu-abu, sekolah tetap sendirian, dan masyarakat tetap mencari celah. Jika aturan masih kalah oleh bisikan, maka seluruh kota mendengar suara pintu belakang berderit. Tetapi jika panitia berdiri tegak, dinas melindungi, dan masyarakat menerima jalan depan sebagai satu-satunya jalan, maka pendidikan memulai hari pertamanya dengan benar: tanpa sembunyi, tanpa titipan.
Penulis: Ahmad Kohawan
Pegiat Literasi Parepare
