PAREPARE – Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Parepare, Prasetyo Catur meng banyakanya penjualan barang impor di daerahnya telah dilaporkannya secara rutin.
Pelaporan itu ditujukan kepada Disdag Provinsi dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kedua lembaga tersebut merupakan institusi yang melakukan penindakan terkait peredaran barang impor tersebut.
Baca Juga : Wali Kota Tasming Hamid Resmi Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Parepare, Ajak Semua Pihak Berpartisipasi
“Disdag Parepare sebatas proses penyidikan terhadap pelanggaran bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. Lebih dari itu adalah tugas Disdag Provinsi Sulsel dan BPOM,” tegasnya menyikapi penjualan barang impor ilegal asal malaysia yang selama ini beredar di Kota Parepare.
Sejumlah temuan yang dilakukan Disdag selama ini telah rutin dilaporkan ke provinsi sebagai pihak yang melakukan penindakan.
“Laporan pelanggaran bisa berupa barang-barang beredar yang tidak layak konsumsi, barang kedaluwarsa maupun yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak mengantongi izin dari BPOM,” jelasnya.
Baca Juga : Hadiri Wisuda Santri LPPTKA-BPKRMI, Tasming Hamid Tekankan Pentingnya Menjaga Bacaan Al-Qur’an
Prasetyo mengakui, barang kedaluwarsa atau barang impor tidak berizin itu ada Disdag Provinsi dan BPOM yang lebih berwenang menanganinya. Sedangkan kami lebih menekankan fungsi pengawasan.
Dia menekankan pembinaan dan pengawasan secara persuasif ketimbang proses penyidikan.
Ditambahkannya bahwa jika Disdag Provinsi dan BPOM selama ini melakukan berbagai upaya penindakan tanpa berkoordinasi dengan daerah.
Baca Juga : Wali Kota Parepare Tasming Hamid Letakkan Batu Pertama Rumah Layak Huni BAZNAS di Bacukiki
“BPOM dan Disdag Provinsi jika melakukan penindakan itu tak melibatkan kita, itu penjelasan serta keluhan dari teman-teman pengawas selama ini,” tandasnya. (*)
