0%
logo header
Rabu, 23 November 2022 14:24

Diskriminatif ke Kelompok Rentan, Jaringan Masyarakat Sipil Sulsel Kritisi RKUHAP

Chaerani
Editor : Chaerani
Inisiator Jaringan Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan Rosmiati Sain (tengah) bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil lainnya di sela-sela Media Breafing Advokasi RKUHP, kemarin. (Chaerani/Republiknews.co.id)
Inisiator Jaringan Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan Rosmiati Sain (tengah) bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil lainnya di sela-sela Media Breafing Advokasi RKUHP, kemarin. (Chaerani/Republiknews.co.id)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Jaringan Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan mengkritisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dinilai masih mengatur sejumlah kebijakan yang diskriminatif.

Terutama pada kelompok rentan seperti, perempuan, masyarakat adat, minoritas gender, minoritas agama, buruh migran, pengungsi, ODHA dan penyandang disabilitas, serta lainnya.

Inisiator Jaringan Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan Rosmiati Sain mengatakan, ada empat poin tuntunan yang perlu menjadi perhatian pada pembahasan kembali RKUHP di DPR setelah diserahkan pemerintah pada 9 November 2022 lalu.

Baca Juga : Banyak Toko Non-Sembako Tetap Buka Saat PSBB, LBH Nilai Pemkot Makassar Tak Konsisten Tegakkan Perwali

Keempatnya antara lain, pertama, pembahasan RKUHP harus menerima masukkan dari berbagai wilayah dan lapisan masyarakat, serta memastikan pembahasan harus partisipatif dan inklusif dengan pelibatan kelompok rentan dari seluruh wilayah di Indonesia. Termasuk di Sulawesi Selatan.

Kedua, memastikan pengesahan RKUHP menjadi KUHP tidak memuat pengaturan yang menimbulkan diskriminasi, kekerasan, kriminalisasi maupun persekusi terhadap masyarakat adat dan atau kelompok rentan lainnya. Ketiga, memastikan hak atau perlindungan, pemenuhan hak dan perhargaan terhadap semua kelompok rentan terpenuhi oleh negara.

Keempat, negara melaksanakan rekomendasi komite CEDAW (conclouding Observations) 2021, di mana menjamin bahwa rancangan KUHP tidak mendiskriminasi perempuan dan membatasi hak kesehatan seksual dan reproduksi sesuai Pasal 2 Konvensi CEDAW.

Baca Juga : Banyak Toko Non-Sembako Tetap Buka Saat PSBB, LBH Nilai Pemkot Makassar Tak Konsisten Tegakkan Perwali

“Sebenarnya empat poin tuntunan kami ini berangkat dari ada dua isu besar yang harus dibunyikan di dalam RKUHP. Baik terkait dengan living law (hukum yang hidup di masyarakat), maupun mengcover untuk isu masyarakat adat dan kelompok rentan,” katanya di sela-sela media breafing Advokasi RKUHP, kemarin.

Ia menilai, upaya pemerintah menyerahkan RKUHAP untuk dibahas kembali oleh DPR dengan tujuan merubah poin-poin yang dianggap belum mengakomodasi masukan masyarakat sipil ternyata masih lemah dalam beberapa poin. perubahan yang dibuat oleh pemerintah dalam rancangan tersebut masih minim dan belum mencakup poin-poin substansial yang selama ini disuarakan oleh masyarakat sipil.

Beberapa di antaranya adalah, masalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Misalnya diatur dalam Pasal 2 dan 599 RKUHP versi 9 November 2022 terkait pidana mati, pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas, penodaan agama, kebebasan berekspresi, serta pasal-pasal terkait kelompok rentan lainnya. Sementara itu, khusus untuk di Sulawesi Selatan, kebebasan berekspresi, hukum yang hidup dalam masyarakat, dan isu kelompok rentan tersebut justru menjadi dua dari sekian isu yang menjadi perhatian berbagai pihak khususnya masyarakat sipil.

Baca Juga : Banyak Toko Non-Sembako Tetap Buka Saat PSBB, LBH Nilai Pemkot Makassar Tak Konsisten Tegakkan Perwali

“Hal inilah yang kemudian menurut kami perlu untuk kembali dibahas dan disuarakan bersama agar pengaturan pasal yang justru meminggirkan berbagai kelompok serta meredam kebebasan berekspresi dapat dihindari,” terang Ketua LBH Apik Makassar ini.

Menurutnya, ketika RKUHP ini disahkan secara tergesa-gesa maka akan banyak terjadi persoalan dan kriminalisasi terhadap kelompok rentan yang ada di belahan Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Ia mengaku, di Sulawesi Selatan berdasarkan catatan masih banyak kasus-kasus kelompok rentan yang mengalami kekerasan dan kriminalisasi.

“Kelompok rentan itu sebenarnya ada banyak. Ada banyak dari berbagai ragam. Bukan hanya dari disabilitas tapi juga ada kelompok rentan yang karena kerentanan sosial. Misalnya minoritas agama, minoritas seksual dan gender, masyarakat adat, perempuan, kemudian kelompok rentan dari sisi ekonomi,” sebutnya.

Baca Juga : Banyak Toko Non-Sembako Tetap Buka Saat PSBB, LBH Nilai Pemkot Makassar Tak Konsisten Tegakkan Perwali

Keempat tuntutan dari Jaringan Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk menghindari adanya diskriminasi, kekerasan, kriminalisasi maupun persekusi, agar seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai keberagaman dapat diakui, dihargai keberadaannya, dilindungi dan mendapatkan pemenuhan akan hak-haknya.

Belum lagi RKUHP ini melanggengkan stigma dan kriminalisasi terhadap kelompok rentan. Salah satunya misalnya pada penyandang disabilitas. Pengaturan di dalam RKUHP pada Pasal 38 dan 39 RKUHP mengandung stigma dan diskriminasi karena sama sekali tidak mengakui adanya kapasitas disabilitas mental dalam melakukan perbuatan hukum.

“Seharusnya yang dilakukan ketika terjadi perbuatan tindak pidana adalah memberikan penilaian terhadap kondisi disabilitas dengan para ahli. Memberikan penilaian bagaimana kondisi atau kapasitasnya dalam melakukan perbuatan dan proses apa yang harus diambil, dan dibutuhkan dukungan akomodasi yang layak, seperti keluarga, ahli, dan lainnya,” kata Ros.

Baca Juga : Banyak Toko Non-Sembako Tetap Buka Saat PSBB, LBH Nilai Pemkot Makassar Tak Konsisten Tegakkan Perwali

Selain itu, pengaturan pasal 242 dan 243 RKUHP tidak konsisten dengan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Disebutkan di mana disabilitas tidak hanya penyandang disabilitas adalah intelektual dan mental saja. Sehingga frasa disabilitas mental atau intelektual harus diganti dengan frasa penyandang disabilitas untuk mengakomodir ragam disabiitas lainnya.

Selanjutnya, Pasal 103 RKUHP
tentang rehabilitasi ditambahkan juga “habilitasi” atau proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk mengembangkan kemandirian sesuai
kemampuannya, hal ini merujuk pada UU No. 8 Tahun 2016. Juga frasa “rumah sakit jiwa” diganti menggunakan terminologi yang lebih inklusif. Misalnya, rumah sakit umum, atau pusat kesehatan masyarakat.

Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Azis Dumpa mengatakan, pihaknya mengidentifikasi beberapa isu yang penting untuk diperhatikan dan diakomodir dalam penyusunan RKUHP. Misalnya, pada pengaturan tentang living law tidak jelas, dan akan menimbulkan diskriminasi, serta kriminalisasi terhadap kelompok rentan dan masyarakat adat.

Baca Juga : Banyak Toko Non-Sembako Tetap Buka Saat PSBB, LBH Nilai Pemkot Makassar Tak Konsisten Tegakkan Perwali

Sehingga, hal ini akan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan karena tidak jelasnya standar dan batasan terkait apa yang dimaksud “hukum yang hidup di masyarakat”.

“Kami menilai hal ini akan semakin membuka ruang bagi aparat untuk menafsirkan dan mengambil tindakan sewenang-wenang berdasarkan kepentingan kelompok tertentu,” jelas Azis.

Selain itu, dapat melegitimasi diskriminasi dan kriminalisasi terhadap kelompok rentan karena pengaturannya diambil dari kebijakan ditingkat lokal semisal Perda ataupun Perdes. Sementara, di Sulawesi Selatan sejak 2003 lalu terdapat 15 buah perda diskriminatif yang bernuansa keagamaan yang diterapkan di beberapa daerah. Mulai dari Kabupaten Pangkep, Maros, Bulukumba, Bone, Enrekang, Gowa, Makassar, dan Pemerintah Provinsi
Sulsel.

Baca Juga : Banyak Toko Non-Sembako Tetap Buka Saat PSBB, LBH Nilai Pemkot Makassar Tak Konsisten Tegakkan Perwali

“Sekalipun Perda dan Perdes ini sudah tidak lagi diberlakukan tetapi kekhawatiran yang akan dihidupkan kembali dan didukung oleh kebijakan di tingkat nasional seperti dalam RKUHP. Khususnya pasal 2, sehingga masyarakat ataupun kelompok rentan kembali akan mengalami kekerasan, diskriminasi, kriminalisasi ataupun persekusi,” terangnya.

Selain itu, living law sebagaimana dalam RKUHP justru melemahkan hukum adat dan fungsi lembaga adat dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat. Sebab, penyelesaian masalah masyarakat adat akan menjadi kewenangan negara, sehingga dapat
menghilangkan sifat hukum adat yang dinamis, dan dapat menciptakan dualisme antara hukum adat yang berhasil dicatatkan dan hukum adat yang tidak tertulis namun tetap hidup di tengah masyarakat adat.

Azis mengungkapkan, Pasal 2 dalam RKUHP juga tidak sejalan dengan tujuan reforma agraria masyarakat adat. Sebab tidak mendorong perjuangan pengakuan masyarakat adat dalam RUU Masyarakat Adat.

Baca Juga : Banyak Toko Non-Sembako Tetap Buka Saat PSBB, LBH Nilai Pemkot Makassar Tak Konsisten Tegakkan Perwali

“Pencatatan hukum adat membuat diskursus masyarakat adat, hak ulayat, wilayah adat, hukum adat menjadi bagian-bagian terpisah dan tidak utuh. Hal ini mengurangi makna masyarakat adat, dan lambat laun akan menggerus keberadaan masyarakat adat lebih cepat, dan memudahkan perampasan sumber-sumber agraria yang dikuasai oleh masyarakat adat,” tegasnya.

Dengan kata lain, lanjut Azis, bahwa masyarakat adat dalam perjuangannya meletakkan hak-haknya harus menghadapi perdaisasi atau dibatasi, diganjal dan tergantung pada kebijakan politik dalam produk hukum perda. Sementara seringkali dalam proses legislasinya rentan untuk terdistorsi oleh kepentingan elit, modal, korporasi, oligarki dan pemerintah yang akan menempatkan masyarakat adat dalam ketidakadilan dan mengubah warna hukum adat yang sebenarnya.

“Dalam situasi ini semakin memudahkan pihak luar dalam menguasai wilayah adat, melemahkan hak ulayat dan masyarakat adat. Berakibat pula memukul mundur reforma agraria masyarakat adat, lokal dan tradisional,” katanya..

Baca Juga : Banyak Toko Non-Sembako Tetap Buka Saat PSBB, LBH Nilai Pemkot Makassar Tak Konsisten Tegakkan Perwali

Kriminalisasi terhadap masyarakat adat akan semakin meningkat akibat semakin massifnya konflik agraria dan perampasan tanah-tanah rakyat yang akan semakin merentankan posisi masyarakat adat, petani, buruh tani, nelayan, perempuan, masyarakat miskin kota dan para pejuang reforma agraria.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646