REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin minta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tidak mengurangi anggaran penanganan kemiskinan hingga program intervensi stunting.
Menurutnya, hal ini perlu sebab dua program tersebut menjadi prioritas pembangunan pada kepemimpinan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dan Wakilnya Darmawangsyah Muin (Hati Damai).
Menurutnya, keberhasilan daerah dalam menekan kedua indikator tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas sektor serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. Keberlanjutan program sangat bergantung pada kesinambungan dukungan anggaran antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga : Mitigasi Kekeringan, Bupati Sidrap Intensifkan Koordinasi dengan Kementan RI
“Kita di Gowa angka stuntingnya sudah mulai menurun, tetapi justru anggarannya ikut berkurang. Jika anggaran dikurangi, tentu ada risiko angka stunting kembali meningkat,” ujarnya, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/04/2026).
Ia menegaskan, komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menurunkan angka stunting terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga instansi vertikal.
Selain stunting, ia juga menyoroti tren penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gowa yang dinilai sebagai hasil dari berbagai intervensi program berbasis masyarakat. Capaian tersebut menjadi pertimbangan pemerintah pusat agar tidak mengurangi dukungan anggaran di daerah yang telah menunjukkan hasil positif.
Baca Juga : Pemkot Makassar Siapkan Bantuan KUR bagi PKL yang Tertib
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan kabupaten dan kota. Ia mendorong agar pemerintah provinsi dapat menyuarakan kebutuhan daerah secara lebih kuat, khususnya terkait keberlanjutan pendanaan program prioritas.
“Pemprov Sulsel diharapkan menjadi playmaker yang menyambungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah, sekaligus memastikan indikator keberhasilan daerah menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan anggaran,” tambahnya.
Melalui forum tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat menyatukan langkah strategis guna memperkuat sinergi pembangunan. Sehingga target penurunan stunting dan kemiskinan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Gowa dapat tercapai secara berkelanjutan.
Baca Juga : Jangan Keliru, Ini Cara Menggunakan Smart Key yang Benar Pada Motor Yamaha
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan agenda strategis yang membutuhkan keterpaduan kebijakan lintas sektor. Ia menyebutkan, setiap daerah perlu terus mengevaluasi indikator keberhasilan program agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut Jufri, upaya penanggulangan kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pendekatan penanggulangan kemiskinan harus komprehensif, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan. Setiap kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujarnya.
Baca Juga : Lewat Musyawarah Mufakat, Fatma Wahyuddin Terpilih Pimpin IKA SMADA 98 Makassar
Musrenbang Tematik tersebut juga menjadi wadah penyelarasan strategi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota dalam mencapai target pembangunan nasional. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menitikberatkan percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terpadu berbasis data.
