REPUBLIKNEWS.CO.ID, KENDARI – Sekertaris DPW Yayasan Sama Bajo Indonesia (Yasbi) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nasaruddin, menyebut wadah tersebut merupakan organisasi pertama masyarakat Bajo di Indoensia
Hal itu diungkapkan Nasaruddin pasca Yasbi Sultra diundang oleh Polda Sultra dan Badan Kesbangbol Sultra dalam agenda verifikasi ormas.
“Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bajo di Sultra dan Indonesia, bahwa kita sudah memiliki wadah yang diakui oleh Daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat Bajo yang ada di Sultra,” terang Nasaruddin, Senin (12/04/2021) lalu.
Nasaruddin menambahkan, Yasbi merupakan wadah perkumpulan masyarakat Bajo seluruh Indonesia, dan mulai berafiliasi di Sultra sejak 2019.
“Kita sudah daftarkan di Kesbangpol itu sejak 2019,” tambahnya.
Sementara itu, Dewan Pembina Pusat Yasbi, Ridal menuturkan, Yasbi merupakan terobosan masyarakat Bajo di Indonesia untuk menghapus klaim tentang notabenenya sebagai nelayan yang hanya memiliki kemampuan di laut.
“Yang menjadi dasar gagasan terciptanya wadah ini yaitu melihat kondisi masyarakat Bajo itu sudah bertransformasi bukan hanya tentang kehidupan laut tetapi juga memiliki kompetensi di bidang lain dan ini juga menjadi sejarah karena merupakan organisasi suku Bajo pertama di Indonesia,” jelasnya.
Ia membeberkan, Sultra merupakan DPW pertama yang terdaftar di Badan Kesbangpol Daerah di antara empat DPW yang sudah terbentuk.
“Kami sudah ada empat DPW se-Indonesia yang resmi terdaftar di Kesbangpol yakni Sultra, Sulteng, Sulut dan Malut. Sultra itu yang pertama,” bebernya.
Lanjutnya, Yasbi juga dibentuk atas keinginan seluruh masyarajat Bajo di Indonesia untuk membentuk sebuah wadah pemersatu seperti ormas lainnya.
“Saya tidak perlu lagi susah payah sosialisasi tentang wadah ini, karena setiap saya berkunjung di daerah, keluhan masyarakat Bajo itu adalah kapan kita bisa punya wadah untuk menyatukan kesukuan kita,” ucapnya.
Ridal juga menjelaskan, dalam membangun SDM masyarakat Bajo, pihaknya akan mengambil langkah dengan membangun sekolah-sekolah non formal di tiap daerah.
“Masalah utama masyarakat Bajo itu soal pendidikan, dengan adanya yayasan ini kami diberikan izin oleh kementrian untuk membangun sekolah non formal,” pungkasnya. (Akbar Tanjung)
Pendidikan 26 Agustus 2026 23:18
