REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Pengumuman dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2020/2021, Senin (24/05/2021). Bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali, didampingi Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile dan Andi Nurhaldin NH. Sementara, pemerintah Kota Makassar diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, M Ansar.
Laporan Hasil Reses dibacakan berturut-turut dan dihimpun menurut Daerah Pemilihan (Dapil). Seperti yang diketahui, Reses ini dilaksanakan pada tanggal 19-24 April 2021 lalu. Telah dihimpun sejumlah aspirasi dan dibacakan dalam laporan hasil reses.
Baca Juga : PLN Dorong Pengembangan Usaha Petani Perempuan di Barru
Laporan Dapil 1 disampaikan melalui Anwar Faruq dari Fraksi PKS. Dalam laporannya, ia meminta perhatian serius pemerintah, diantaranya terkait penyediaan air bersih, pembagian sembako untuk masyarakat ekonomi lemah, dan melonjaknya tarif listrik dan air.
Adapun aspirasi Dapil 2 dibacakan oleh Rahmat Taqwa dari Fraksi PPP yang juga berharap penyediaan air bersih, modal usaha bagi pedagang kecil, dan sebagian perbaikan infrastruktur.
Laporan reses Dapil 3 disampaikan Sangkala Saddiko dari Fraksi PAN. Ia menyampaikan harapan kerjasama dari berbagai pihak menyikapi tenaga kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Baca Juga : Pemkab Gowa Libatkan Peran Stakeholder Dalam Penanganan Sampah Plastik
Sementara itu, laporan reses Dapil 4 disampaikan oleh Imam Musakkar (Fraksi NIB) dan Dapil 5 disampaikan oleh Nurul Hidayat (Fraksi Golkar). Mereka menghimpun aspirasi reses, berharap pemerintah perhatian terhadap lorong sosial kemasyarakatan dan sejumlah pembangunan infrastruktur.
Menanggapi hal tersebut, mewakili Walikota Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, M Ansar menjelaskan bahwa dari hasil reses DPRD yang dilaporkan ini selanjutnya akan dibahas menurut skala prioritas.
“Kita akan lihat dan sinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing OPD, mana yang bisa ter-cover dan mana yang bisa didahulukan, melihat anggaran yang tersedia,” demikian M Ansar. (Rizal)
