REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH – Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Buton Tengah tahun ini terasa berbeda. Bukan sekadar upacara bendera atau pembacaan pidato, melainkan menjadi ajang ujian publik terhadap komitmen pemerintah daerah dan para tokoh agama setempat.
Bertindak sebagai inspektur upacara di Halaman Kantor Bupati Buton Tengah, Senin pagi (1/6/2026), Bupati Dr. Azhari secara eksplisit meminta para imam masjid se-Kabupaten Buton Tengah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai hafalan seremonial.
Bapak-bapak imam yang saya hormati, ibu/bapak ASN, masyarakat Buton Tengah tidak butuh kita hanya berbaris rapi. Mereka butuh bukti apakah gotong royong masih hidup di desa-desa kita? Apakah musyawarah masih dipakai saat ada sengketa batas kebun, ujar Azhari di hadapan ribuan peserta upacara.
Upacara yang berlangsung khidmat itu dihadiri Wakil Bupati Muh. Adam Basan, unsur Forkopimda, Wakil Ketua serta anggota DPRD, pejabat eselon II, III, IV, serta jajaran TNI/Polri. Namun yang paling menyita perhatian adalah kehadiran puluhan imam masjid dari seluruh kecamatan di Buton Tengah. Mereka duduk di barisan terdepan, sebuah simbol bahwa pemda menggandeng kekuatan moral lokal.
Saat membacakan pidato Kepala BPIP, Bupati Azhari beberapa kali menyisipkan bahasa lokal dan contoh konkret. Ia menyebutkan tiga persoalan khas Buton Tengah di tahun 2026 yang menjadi batu ujian Pancasila diantaranya tentang Rendahnya partisipasi warga dalam musyawarah perencanaan desa akibat perubahan pola kerja pasca digitalisasi dan.
Masih adanya praktik kroni dalam pembagian bantuan sosial yang dinilai tidak berkeadilan.
Meskipun peringatan tahun ini mengusung tema nasional Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia Perdamaian dunia dimulai dari damai di Buton Tengah. Dan damai di Buton Tengah dimulai dari musyawarah yang jujur, pungkasnya.
Upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh imam tertua yang hadir, disusul yel “Jayalah Buton Tengah, Merdeka!”
