0%
logo header
Sabtu, 03 Desember 2022 10:35

Integrasi Sistem Digital Didorong Pemkab Gowa Cegah Tindak Pidana Korupsi

Chaerani
Editor : Chaerani
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat menjadi narasumber pada Webinar Penyuluhan Antikorupsi Bagi Guru, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Alumni Latsar CPNS, secara virtual, kemarin. (Dok. Humas Gowa)
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat menjadi narasumber pada Webinar Penyuluhan Antikorupsi Bagi Guru, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Alumni Latsar CPNS, secara virtual, kemarin. (Dok. Humas Gowa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Berbagai upaya digalakkan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mencegah praktik-praktik korupsi di lingkungan pemerintah. Mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga pemeritah desa atau kelurahan.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan integrasi sistem digital dalam perencanaan penganggaran. Hal ini tentunya mendorong transparansi penggunaan anggaran dan mencegah praktik korupsi.

“Dalam melakukan aksi pencegahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari integrasi perencanaan penganggaran berbasis elektronik, peningkatan pelayanan perizinan, perbaikan tata kelola data, dan perbaikan tata kelola system peradilan pidana terpadu,” ungkapnya saat menjadi narasumber pada Webinar Penyuluhan Antikorupsi Bagi Guru, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Alumni Latsar CPNS, secara virtual, kemarin.

Baca Juga : Event Beautiful Malino Berhasil Masuk KEN Kemenparekraf 2023

Kegiatan ini dilaksanakan Ikatan Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Selatan.

Menurutnya, upaya pencegahan ini merupakan sebelas aksi pencegahan korupsi berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2018 yang dibagi dalam tiga bagian. Anyar lain, perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Selain itu, Adnan menyebutkan, ada delapan area sinergi Pemkab Gowa bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, delapan area tersebut saat ini diimplementasikan di lingkup daerah demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Baca Juga : DPMPTSP Gowa Libatkan Sejumlah SKPD Inventalisir Pelaku Usaha Tak Berizin

Delapan area ini seperti perecanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan tata kelola keuangan desa.

“Alhamdulillah baru saja Desa Pakatto Kabupaten Gowa mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai satu-satunya desa di Sulawesi Selatan yang terpilih sebagai desa antikorupsi bersama sembilan desa lainnya seluruh Indonesia. Hal ini tentu berkat tranparansi yang dilakukan dan pengelolaan sistem keuangan desa,” jelas Adnan.

Olehnya ia berharap, melalui webinar ini seluruh peserta yang diikuti sebanyak 366 ini bisa membangun nilai melalui gerakan budaya antikorupsi. Termasuk dalam upaya pencegahannya melibatkan masyarakat di seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646