Jalan Nasional dari Kendari ke Bombana Rusak Parah Akibat Aktivitas PT. Jonline, KBM Ancam Boikot DPRD Sultra

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KENDARI — Koalisi Barisan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (KBM Sultra) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara mengenai rusaknya jalan Umum yang diakibatkan aktivitas kendaraan PT. Jonline melebihi kapasitas muatan, Rabu (16/09/2020).

“Kami meminta komitmen kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara bersama Balai Bina Marga XXI serta Dirjen Perhubungan darat untuk mengambil langka tegas terhadap PT. Jonline yang dimana telah melanggar UU dan Permen Dirjen Perhubungan RI memakai jalan nasional dari pelabuhan Bungkutoko Kendari sampai di pelabuhan Paria di Kabupaten Bombana tanpa izin dari Balai dan Instansi terkait hal ini,” tegas Bung Alkap dalam orasinya tesebut.

Senada dengan itu, Risman mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan PT. Jonline telah melanggar UU Nomor 08 Tahuan 2004 tentang jalan, pasal 1 yang terdapat pada poin 5 dan 6.

“Apa yang dilakukan PT. Jonline telah melanggar UU Nomor 08 tahun 2004 tentang jalan, pasal 1 pada poin 5 dan 6. Ketika telah melakukan pelanggaran UU maka otomatis akan mendapat tindakan dari pihak terkait apa yang dilakukan PT. Jonline tersebut. Ditambah lagi kendaraan yang melebihi kapasitas muatan tersebut tidak memiliki izin jalan,” sambung Risman.

Akan tetapi, aksi demonstrasi yang dilakukan KBM Sultra tidak ditemui oleh Anggota DPRD Provinsi Sultra untuk berdiskusi dan menerima tuntutan.

“Kami sangat kecewa, dengan Gedung yang Mega (Sekretariat DPRD Sultra) tanpa berpenghuni ini. Padahal hari ini adalah jam kantor yang seharusnya ada Anggota DPRD Provinsi Sultra yang bisa menerima aspirasi kami. Jangan salahkan kami untuk kemudian menduga pihak DPRD Provinsi Sultra yang mungkin saja melakukan kongkalingkong dengan pihak PT. Jonline tersebut,” ungkap Iwan Scorates, selaku Wakil Ketua DPM FH UHO tersebut.

“Aksi demonstrasi ini akan berkelanjutan. Dan kami yakinkan akan mendatangkan masa yang lebih banyak lagi dan akan memboikot kantor DPRD Sultra,” tutup Bung Alkap selaku Ketua DPM FIB UHO. (Akbar Tanjung)