0%
logo header
Kamis, 28 Oktober 2021 20:55

Kaji Aturan Perseorangan di Pilkada, Bupati Gowa Berhasil Raih Gelar Doktor

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat mengikuti sidang promosi doktor di Baruga Prof Dr.H Baharuddin Lopa, SH, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kamis (28/10/2021). (Istimewa)
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat mengikuti sidang promosi doktor di Baruga Prof Dr.H Baharuddin Lopa, SH, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kamis (28/10/2021). (Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA – Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan berhasil meraih gelar doktor pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Gelar akademik tertinggi ini pun berhasil diraih usai melakukan promosi doktor di Baruga Prof Dr.H Baharuddin Lopa, SH, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kamis (28/10/2021).

Dalam ujian tersebut bertindak selaku penguji antara lain Prof. Farida Patintingi yang juga terlibat sebagai ketua sidang. Kemudian Prof Syamsul Bachri selaku promotor, Prof Marwati Liza, dan Prof Hamzah Halim sebagai ko-promotor, dan Prof Aminuddin Ilmar, Prof Ahmad Ruslan, dan Muh. Hasrul selaku penguji.

Adnan menjelaskan, saat ini proses demokrasi melalui pemilihan langsung dinilai telah sejalan dengan proses demokrasi yang ada saat ini. Sebab proses pemilihan langsung akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat di daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Baca Juga : Beredar Pamflet KLB PC PMII Baubau, Ketua Komsat PMII UMB: Itu Mengada-ngada

Hanya saja meski kebijakan proses pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah paslon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Ketentuan ini tentunya akan membatasi bahwa hanya pasangan calon (paslon) dari jalur partai politik yang dapat diusulkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah, sedangkan dari jalur perseorangan tidak diberikan ruang yang luas untuk menjadi peserta pemilihan kepada daerah.

“Pembatasan tersebut tentunya bertentangan dengan UUD 1945 yang telah menjamin bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis sesuai aturan perundang-undangan,” katanya.

Baca Juga : Pemkab Gowa Gagas Program Peningkatan Skill untuk Warga Lapas Narkotika Sungguminasa

Ia menyebutkan, dalam penelitian yang dilakukan melalui pengkajian sejumlah aturan-aturan perundang-undangan terkait proses pemilihan kepala daerah dari sisi demokrasi terlihat bahwa tidak ada kesamaan kedudukan antara calon pasangan dari partai politik dengan calon perseorangan. Misalnya pada pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum mencerminkan nilai demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Hanya saja pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pintu menuju pencalonan kepala daerah tidak mutlak lagi menjadi milik partai politik.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 852-9999-3998