REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencatatkan kinerja positif pada layanan jasa keuangan di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) secara year to year (yoy). Salah satunya di wilayah Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua).
Kinerja terbaik ini terlihat pada capaian aset dana pensiun, outstanding pinjaman pada perusahaan penjaminan, piutang perusahaan pembiayaan, pinjaman perusahaan pergadaian, hingga outstanding pada perusahaan Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) periode Februari 2025.
Kepala Kantor OJK Sulselbar Moch Muchlasin mengungkapkan, total aset dana pensiun di wilayah Sulampua menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,46 persen atau hingga periode tersebut mencapai Rp3,76 triliun.
Baca Juga : Hadiri Konferda PIKI, Munafri Tekankan Jaga Multikularisme
Sementara, pada outstanding penjaminan pada perusahaan penjaminan berhasil tumbuh sebesar 28,25 persen dengan capaian Rp957 miliar.
“Untuk total piutang perusahaan pembiayaan pada periode Februari 2025 tumbuh sebesar 8,25 persen menjadi Rp52,41 triliun. Hanya saja disisi lainnya terjadi kontraksi pada pembiayaan modal ventura sebesar -9,10 persen, ungkapnya, Jumat, (02/05/2025).
Adapun pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan pergadaian tumbuh sebesar 27,59 persen mencapai Rp17,61 triliun, dan outstanding pembiayaan pada Fintech P2P Lending tumbuh sebesar 64,50 persen.
Baca Juga : KBRI Berlin Gandeng PPI Jerman Beri Pelatihan Dasar Kepemimpinan 4.0
“Pada capaian nilai outstanding Fintech P2P Lending ini mencapai Rp5,2 triliun pada posisi Januari 2025,” terangnya.
Sebelumnya, Muchlasin mengungkapkan, pada kinerja sektor jasa keuangan di wilayah Sulampua termasuk Sulawesi Selatan tetap tangguh di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Menurutnya, tekanan global yang meningkat tersebut tercermin dari revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dimana, pihaknya berhasil menurunkan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB ) global menjadi 3,1 persen pada 2025, dan 3 persen pada 2026 mendatang yang dipengaruhi meningkatnya hambatan perdagangan, ketidakpastian arah kebijakan, serta eskalasi risiko geopolitik.
Baca Juga : Wabup Gowa Harap BKPRMI Mampu Cetak Pemuda Berjiwa Pemimpin
“Dengan kinerja jasa keuangan kita yang masih tetap positif dan bertahan (resilien) hingga saat ini akan menjadi penggerak dalam mendorong pembiayaan produktif, memperluas inklusi keuangan, dan menjaga stabilitas ekonomi regional,” terangnya.
