REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, kembali menunjukkan capaian membanggakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Setelah sejumlah penghargaan diraih oleh berbagai perangkat daerah sebelumnya, kini prestasi terbaru hadir dari sektor pendidikan.
Sebanyak 10 sekolah milik Pemerintah Kota Makassar dinyatakan berhasil meraih Predikat Sekolah Adiwiyata tahun 2025, penghargaan tertinggi nasional di bidang lingkungan hidup dan pendidikan berkelanjutan.
Baca Juga : BI Sulsel Rekomendasi Pacu 3 Industri Unggulan Bawa Ekonomi Daerah Bertumbuh
Informasi tersebut disampaikan setelah proses penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri (CSAM) dan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional (CSAN) Tahun 2025 resmi diselesaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Berdasarkan hasil verifikasi nasional, pemerintah menetapkan 258 Sekolah Adiwiyata Mandiri melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2923 Tahun 2025, serta 721 Sekolah Adiwiyata Nasional melalui Keputusan Nomor 2920 Tahun 2025.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat akan menggelar Acara Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2025 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Baca Juga : 1.236 Pendaftar Beasiswa Kalla 2026, 64 Mahasiswa Lolos Gelombang Pertama
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan bahwa dari total 10 sekolah penerima penghargaan, satu sekolah yakni UPT SPF SDN Mangkura I meraih Predikat Adiwiyata Mandiri, sementara sembilan sekolah lainnya menerima Adiwiyata Mandiri Nasional 2025.
“Ini pencapaian luar biasa bagi dunia pendidikan kota kita. Total ada 10 sekolah yang lolos penilaian nasional,” ujarnya, Senin (8/12/2025).
“Jadi, ada sekolah memperoleh Adiwiyata Mandiri tingkat tertinggi, sedangkan sembilan lainnya menerima Adiwiyata Mandiri Nasional,” tambah Achi Soleman.
Baca Juga : Raih Lima Penghargaan, Kinerja Perizinan dan Pembebasan Lahan PLN UIP Sulawesi Diakui
Menurutnya, hasil ini menunjukkan konsistensi sekolah-sekolah di Makassar dalam menjalankan program lingkungan hidup, secara baik untuk kedepannya.
Ia mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan predikat Adiwiyata, sekolah harus memenuhi sejumlah indikator strategis, mulai dari inisiatif pengelolaan lingkungan, perawatan tanaman, hingga implementasi pendidikan karakter berbasis lingkungan.
“Sekolah wajib menunjukkan bahwa program lingkungan atau PBLHS (Perilaku Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar proyek sesaat,” tutur Achi.
Baca Juga : Transaksi KKI BI 2026 Tembus Rp144,2 Miliar, Penjualan UMKM Sulsel Capai Rp1,028 M
Beberapa indikator yang dinilai meliputi. Inisiasi isu keberlanjutan lingkungan dan pengarusutamaan budaya hijau di sekolah.
Kemudian, kegiatan penghijauan dan pemeliharaan tanaman, termasuk pembibitan dan penanaman pohon. Selanjutnya, berkaitan penguatan pendidikan karakter, terutama kedisiplinan menjaga lingkungan sekolah.
Selain itu, terkait pengelolaan sampah melalui pemilahan, 3R, pengomposan, dan kegiatan daur ulang kreatif. Serta kebersihan dan sanitasi sekolah, termasuk toilet, ruang kelas, serta drainase.
Baca Juga : Transaksi KKI BI 2026 Tembus Rp144,2 Miliar, Penjualan UMKM Sulsel Capai Rp1,028 M
Begitu pun, konservasi air dan energi, dengan penerapan hemat listrik serta penggunaan air secara bijak. Hal lainya integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum, baik melalui mata pelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler.
Juga dibutuhkan, partisipasi seluruh warga sekolah, termasuk kerja sama dengan orang tua dan masyarakat sekitar.
“Untuk kategori Adiwiyata Mandiri, sekolah bahkan diwajibkan membina sekolah lain sebagai sekolah percontohan. Ini menjadi indikator penting bahwa sekolah tersebut sudah matang dalam prinsip PBLHS,” tambah Achi.
Baca Juga : Transaksi KKI BI 2026 Tembus Rp144,2 Miliar, Penjualan UMKM Sulsel Capai Rp1,028 M
Penilaian Adiwiyata 2025 dilakukan melalui verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan oleh tim penilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Sekolah-sekolah harus melampirkan dokumen seperti. SK Tim Adiwiyata, Rencana Aksi Lingkungan, RPP dan kurikulum yang memuat pendidikan lingkungan, bukti pelaksanaan kegiatan, serta laporan monitoring dan evaluasi.
“Prosesnya panjang dan ketat, sehingga capaian ini patut diapresiasi. Ini buah kerja keras kepala sekolah, guru, peserta didik, serta dukungan kuat orang tua dan pemerintah kota,” demikian Achi. (*)
