0%
logo header
Jumat, 20 November 2026 22:06

OJK dan UNODC Perkuat Kerja Sama Hadapi Kejahatan Aset Kripto Lintas Negara

Chaerani
Editor : Chaerani
Melalui forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting di Yogyakarta, OJK dan UNODC memperkuat kolaborasi dalam menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) yang semakin berkembang. (Dok. Otoritas Jasa Keuangan)
Melalui forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting di Yogyakarta, OJK dan UNODC memperkuat kolaborasi dalam menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) yang semakin berkembang. (Dok. Otoritas Jasa Keuangan)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, YOGYAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, sepakat memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) yang semakin berkembang.

Kesepakatan tersebut diperkuat dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang berlangsung di Yogyakarta. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha.

Kegiatan yang berlangsung pada 18–20 November 2026 diikuti oleh perwakilan berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura, serta melibatkan perwakilan lembaga dan institusi dari Jepang dan Amerika Serikat.

Baca Juga : Wali Kota Makassar Rombak Kabinet: 29 Pejabat Eselon II Digeser, 12 Tetap Bertahan

Forum ini menghadirkan perwakilan otoritas pengawas sektor keuangan, antara lain Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.

Forum yang menjadi wadah bagi regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, serta pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk bertukar informasi dan meningkatkan kapasitas dalam menangani kejahatan keuangan digital.

“Forum ini juga bertujuan memperkuat koordinasi lintas negara guna mengantisipasi berbagai risiko kejahatan keuangan digital yang terus berkembang, baik di tingkat regional maupun internasional,” ujar Adi Budiarso, dalam pertemuan, kemarin.

Baca Juga : OJK Mengajar Sasar Mahasiswa Undiknas Bali, Bangun Ketahanan Finansial Generasi Muda

Ia menyampaikan bahwa perkembangan teknologi keuangan, khususnya aset keuangan digital dan aset kripto, telah membuka berbagai peluang baru bagi pengembangan sektor keuangan. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa potensi penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal yang semakin kompleks dan melintasi batas yurisdiksi.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang erat, baik di tingkat domestik maupun internasional, mengingat perusahaan, platform, aset, hingga korban kejahatan dapat berada di berbagai negara.

“Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” ujar Adi.

Baca Juga : Srikandi Charity Sale Hadirkan Terang dan Kepedulian bagi Masyarakat Rentan di Kabupaten Gowa

Ia menjelaskan, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan di setiap negara menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah dan menangani aktivitas ilegal.

Salah satu tantangan tersebut terlihat dari penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata. Kondisi ini menyebabkan informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum sepenuhnya tersedia.

Ia menegaskan, diperlukan integrasi informasi di bidang keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum untuk memperkuat pengawasan serta penanganan kejahatan digital.

Baca Juga : Yamaha Perkuat Standar Pelayanan Konsumen Lewat Frontlines Grand Prix 2026

Selain itu, mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat dan pemanfaatan teknologi untuk menelusuri transaksi juga dinilai penting guna meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan yang memanfaatkan aset keuangan digital dan kripto.

“Kami berharap penguatan kolaborasi internasional dapat meningkatkan kesiapan regulator dan aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan keuangan digital yang semakin kompleks dan bersifat lintas negara,” katanya.

Dalam kegiatan ini turut melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.

Baca Juga : Yamaha Perkuat Standar Pelayanan Konsumen Lewat Frontlines Grand Prix 2026

Selama pelaksanaan pertemuan tersebut, para delegasi membahas berbagai isu strategis, antara lain perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, kejahatan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, implementasi FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.

Pembahasan juga mencakup perkembangan regulasi masing-masing negara (country updates), pertukaran informasi dengan sektor swasta, studi kasus penegakan hukum, serta diskusi kelompok untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat kerja sama regional.

Melalui forum ini, OJK dan UNODC diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas koordinasi antarotoritas, penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dalam menghadapi risiko kejahatan keuangan digital.

Baca Juga : Yamaha Perkuat Standar Pelayanan Konsumen Lewat Frontlines Grand Prix 2026

Penyelenggaraan kegiatan ini menegaskan komitmen OJK untuk terus berpartisipasi aktif dalam kerja sama regional dan internasional guna mendukung pertumbuhan industri AKD-AK yang inovatif dan berintegritas, serta mengedepankan pelindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646