REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sepakat memperkuat upaya pelindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui perluasan cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) ke industri sistem pembayaran.
Kesepakatan tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK antara OJK dan BI tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Penandatangan kerjasama ini dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, di sela-sela Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027), di Jakarta, kemarin.
Baca Juga : OJK Dorong Pembiayaan Perbankan untuk Pembangunan Gedung Ramah Lingkungan
Melalui Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK ini, OJK dan BI sepakat memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam mendukung layanan penyelesaian sengketa konsumen yang mencakup sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran.
Dicky menegaskan, dengan kesepakatan ini diharapkan bisa mempercepat upaya penyelesaian sengketa konsumen secara lebih proaktif sehingga bisa mengurangi potensi kerugian konsumen. Selain itu, industri jasa keuangan juga perlu memanfaatkan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan produk, layanan, dan perilaku usaha.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem,” katanya, pertemuan, kemarin.
Baca Juga : BPJS Kesehatan Siapkan Ekosistem Anti Kecurangan, Dorong JKN Kian Kuat
Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara OJK, BI, kementerian/lembaga, dan industri jasa keuangan dalam membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi. Sinergi tersebut mencakup pencegahan risiko, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa secara adil.
“Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” ujarnya.
Sementara, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Baca Juga : OJK Ajak Pelajar SMA Pahami Pengelolaan Keuangan Secara Bijak di Era Digital
“OJK dan BI akan terus memperkuat sinergi untuk mendukung pelindungan konsumen sektor keuangan secara menyeluruh,” ujarnya.
LAPS SJK telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara di sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan Bank Indonesia.
Baca Juga : MaRI Hadirkan Cerita Perayaan dan Apresiasi Bersama Orang Terkasih di 26 Tahun Perjalanan
“Perluasan cakupan layanan tersebut memperkuat peran LAPS SJK dalam mendukung penyelesaian sengketa konsumen di sektor keuangan secara terintegrasi,” terangnya.
Penguatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan pilihan kepada konsumen untuk mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha belum menghasilkan kesepakatan.
