OPINI: Pernikahan Usia Anak dan Rebranding BKKBN

  • Bagikan

Oleh: Irvan Roberto

REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini atau perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. “Stop pernikahan anak” menjadi sebuah tagline dari kampanye sosial yang kian lantang terdengar di Indonesia dalam melawan praktik berbahaya ini.
Disuarakan dan dikampanyekan oleh berbagai pihak baik pemerintah (BKKBN, Kemenkes, KPPPA, dll) maupun swasta (NGO). United Nations Children’s Fund (UNICEF) mendefiniskan pernikahan usia anak sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau pun salah satu pasangannya yang masih dikategorikan remaja dan berusia di bawah 18 tahun.

Oleh: Irvan Roberto

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pernikahan usia anak merupakan masalah sosial yang masih banyak terjadi dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Setiap tahun, satu dari setiap sembilan anak di Indonesia diperkirakan menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Di samping itu, ada sekitar 50.000 anak perempuan menikah sebelum mereka mencapai usia 15 tahun.

Secara keseluruhan, ada sekitar 23 juta pengantin anak di Indonesia di mana angka tersebut setara dengan 27% anak Indonesia. Di Indonesia, praktik pernikahan usia anak tersebar pada 34 provinsi di dengan angka-angka statistik yang bervariasi. Di beberapa provinsi, dari perempuan berusia 20-24 tahun yang pernah menikah, yang ketika menikah pertama kali pada usia di bawah 18 tahun angkanya bahkan di atas 30%. Sebutlah misalnya Provinsi Sulawesi Barat (34,22%), Kalimantan Selatan (33,68%), Kalimantan Tengah (33,56%), Kalimantan Barat (32,21%) dan Sulawesi Tengah (31,91%).
Secara global, berdasarkan data yang dikeluarkan UNICEF (2015), Indonesia merupakan negara dengan angka pernikahan usia anak tertinggi ketujuh di dunia yaitu sebesar 457,6 ribu. Posisi Indonesia berdasarkan data tersebut berada di bawah India (10.062,5 ribu), Bangladesh (2.359,0 ribu), Nigeria (1.392,8 ribu), Brazil (877,1 ribu), Ethiopia (672,7 ribu), Pakistan (599,5 ribu). Sedangkan dalam konteks regional ASEAN, tingkat perkawinan usia anak di Indonesia merupakan tertinggi kedua setelah Kamboja.

Bertolak pada data dan fakta yang diuraikan tersebut, lantas pertanyaan kita adalah bagaimana dampak dari praktik berbahaya terkait pernikahan usia anak tersebut? Hal ini mengingat praktik pernikahan usia anak tidak hanya berdampak pada anak itu sendiri, tetapi juga berdampak pada keluarga maupun masyarakat yang tentunya akan berefek pada kemajuan sebuah bangsa dan negara.
Konsekuensi Pernikahan Anak secara kasat mata, organisasi hak asasi manusia baik pada skala nasional maupun internasional menunjukkan bahwa akibat negatif dari pernikahan usia anak yaitu: berkurangnya kesempatan pendidikan, bahaya kesehatan reproduksi, peningkatan risiko kematian para pengantin anak dan bayi-bayi mereka, kemiskinan antargenerasi, isolasi/keterasingan, trauma fisik dan psikologis, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan kekerasan seksual serta perdagangan orang.

Praktik pernikahan usia anak pada dasarnya telah mengakhiri masa remaja bagi anak itu sendiri yang  seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosial dan sosial bagi mereka. Pernikahan usia anak secara tidak terelakkan telah mengerdilkan potensi yang sesungguhnya dimiliki oleh para remaja (millenial dan zillenial). Praktik pernikahan yang mereka alami telah menjauhkan mereka dari kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri mereka.
Tingginya angka pernikahan usia anak memberikan peluang banyaknya kasus kehamilan risiko tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Fungsi reproduksi perempuan yang belum matang didukung pula dengan kurangnya kematangan psikologis, emosional dan sosial mendukung semakin kompleksnya persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.
Beberapa kajian menunjukkan bahwa pernikahan usia anak di Indonesia berhubungan dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap risiko persalinan dini. Konsekuensi lain dari praktik pernikahan usia anak yaitu anak perempuan yang telah menikah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Menurut berbagai kajian, diketahui bahwa 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Hal ini menyebabkan anak perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak siap memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Kondisi ini tentunya, akan berefek pada tingginya angka kemiskinan. Selain itu, pelaku pernikahan anak khususnya anak perempuan juga kurang mampu menegosiasikan hubungan seks yang aman, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap infeksi menular seksual seperti HIV.

Kajian lain juga menunjukkan bahwa pengantin usia anak memiliki peluang lebih besar mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan emosional, serta isolasi sosial, yang merupakan akibat dari kurangnya status dan kekuasaan mereka di dalam rumah tangga. Perkawinan usia anak juga memiliki dampak antargenerasi.
Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi. Bayi-bayi yang dilahirkan tersebut kemungkinannya dua kali lebih besar meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahun ke atas. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, serta kekurangan gizi.

Lebih lanjut, konsekuensi lain yang menghantui negeri ini dari maraknya praktik pernikahan anak adalah risiko hambatan pertumbuhan (stunting). Kondisi tersebut diakibatkan kurangnya gizi dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (1000 hari pertama kehidupan). Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang berusia kurang dari 19 tahun memiliki 30-40% kecenderungan mengalami stunting.

Data Riskesdas tahun 2018, menunjukkan kepada kita bahwa 1 dari 3 bayi di bawah usia dua tahun (baduta) dan bayi di bawah usia lima tahun (balita) menderita stunting di negeri ini. Menurut WHO, ada 7,8 juta dari 23 juta balita di Indonesia menderita stunting atau bertubuh pendek. Bahkan ada 18,5% balita dikategorikan sangat pendek dan 17,1% dikategorikan pendek. Ini berarti sekitar 35,6% atau jauh di atas batas toleransi stunting yang ditetapkan WHO yaitu maksimal 20% atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita.

Stunting merupakan masalah besar yang dapat menghambat produktivitas negara di beberapa aspek, seperti aspek kesehatan, ekonomi, dan pertumbuhan penduduk. Dalam aspek kesehatan, diketahui bahwa anak-anak yang menderita stunting akan mengalami gagal tumbuh seperti  berat saat lahir rendah, kecil, pendek, dan kurus. Selain itu anak dengan stunting juga akan mengalami hambatan perkembangan kognitif dan motorik.

“Kondisi demikian, menyebabkan negara ini akan mengalami permasalahan SDM di masa depan. Generasi-generasi muda kita akan tumbuh dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas SDM rendah yang dimiliki oleh negara ini akibat stunting diyakini akan menurunkan produktivitas ketika berada pada usia produktif. Data Bank Dunia menyebutkan bahwa stunting berpotensi memberikan kerugian ekonomi sekitar 2% hingga 3% dari “gross domestic product” (GDP) – pertumbuhan produk domestik —  setiap tahunnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan bonus demografi yang saat ini dialami Indonesia tidak termanfaatkan dengan baik dan akan berdampak pada perekonomian negara. Karena itu, bonus demografi sangat mungkin tidak lagi menjadi sebuah bonus tetapi menjadi sebuah bencana demografi.
Praktik pernikahan anak sebagaimana dijabarkan itu dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya menyisihkan pertanyaan bagi kita semua yaitu bagaimana upaya kita dalam meminimalisir atau bahkan menghapus praktik pernikahan usia anak tersebut? Pertanyaan ini begitu penting mengingat anak-anak/remaja merupakan masa depan negeri ini. Karena sejatinya, Indonesia di masa depan ada di tangan mereka para kaum millenial dan zillenial tersebut.
“Rebranding” BKKBN berkaca dari fakta terkait praktik pernikahan usia anak yang terjadi di Indonesia, hal ini menjadikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) semakin serius dalam memikirkan masalah sosial tersebut. Di mana pernikahan anak sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan praktik yang berbahaya bagi anak/remaja yang merupakan kaum millenial dan zillenial.

Di Indonesia, berbagai data menunjukkan bahwa kaum millenial dan zillenial di negeri ini diperkirakan mencapai 35% dari penduduk Indonesia. Angka yang cukup besar yang selama ini dirasakan masih sangat awan dengan program-program dari BKKBN. Oleh karena itu, untuk dapat diterima dengan baik, BKKBN melakukan cara baru dalam berkomunikasi dengan mereka. Awal tahun 2020 ini, tepatnya pada tanggal 02 Januari 2020, BKKBN hadir dengan wajah baru dengan melakukan rebranding baik pada logo, tagline maupun jingel. Melalui rebranding ini, dengan citra yang lebih modern diharapkan dapat menjawab tantangan dari kaum millenial dan zillenial. Kelompok umur yang pada dasarnya merupakan sasaran utama BKKBN.

Hari ini, BKKBN ingin hadir secara berbeda dari BKKBN yang dulu. Disadari bahwa setiap zaman memiliki keunikannya sendiri, setiap masa mempunya tantangannya sendiri. Dan karenanya, BKKBN ingin tampil beda untuk menjawab tantangan zaman tersebut. Kepala BKKBN pada saat peluncuran perdana logo BKKBN yang baru mengatakan bahwa “Kedepan salah satu fokus utama dari kerja-kerja BKKBN dengan mempertajam pada calon keluarga baru, calon pasangan hidup baru, dan memperdalam pemahaman tentang kependudukan”.

Kalau dulu BKKBN eksis dengan tagline “dua anak cukup” namun sebetulnya BKKBN tidak melulu tentang kontrasepsi tapi lebih kepada pembangunan hidup keluarga dan masyarakat. Akhirnya dengan rebranding ini, BKKBN diharapkan dapat menjadi semangat baru dalam mengatasi berbagai problem-problem kependudukan yang ada di Indonesia. Mimpi kita untuk mensejahterakan keluarga yang tentunya berujung pada kesejahteraan bangsa dan negara, sepatutnya bertolak dari para kaum millenial dan zillenial tersebut. Kelompok umur yang darinya, wajah Indonesia sejahtera ditentukan. Akhirnya, meminjam tagline baru BKKBN, seyogianya kita semua berprinsip kalau “Berencana itu keren”.

  • Bagikan