REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Tasming Hamid diterima Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, di ruang rapat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat yang membutuhkan. Pembahasan juga mencakup program pembinaan ketenagalistrikan yang dijalankan Kementerian ESDM.
Baca Juga : Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Tasming Hamid Tekankan Tanggung Jawab dan Serapan Anggaran
Tasming mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Parepare ialah peluang memperoleh dukungan melalui program BPBL. Program ini memberikan bantuan pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap terjalin sinergi yang baik dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung program ketenagalistrikan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kami ingin peluang program yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk membantu warga kurang mampu,” ujar Tasming.
Dalam audiensi tersebut, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan memaparkan peluang alokasi BPBL yang memprioritaskan masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok desil 2 ke bawah.
Baca Juga : Momentum Sumpah Pemuda, Tasming Hamid Dorong Generasi Muda Berinovasi dan Berkontribusi Nyata
Program BPBL bertujuan membantu rumah tangga yang memenuhi persyaratan agar dapat memiliki sambungan listrik sendiri. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan sehari-hari sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan listrik.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kota Parepare menjajaki peluang dukungan pemerintah pusat untuk membantu warga kurang mampu memperoleh akses listrik yang layak. Koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan program pemerintah pusat di sektor ketenagalistrikan.(*)
