REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mematangkan arah pembangunan 2027 dengan menitikberatkan percepatan penurunan stunting dan penguatan perlindungan kelompok rentan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Fokus itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tematik Stunting, Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Lansia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (22/4/2026).
Rakortek ini sebagai tahapan strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Baca Juga : Tingkatkan Transaksi dan Aset Crypto, PINTU Gagas Campaign #SixcessfulYear di Anniversary Ke-6
Rakortek ini juga menjadi bagian penguatan integrasi perencanaan berbasis data agar agenda pembangunan daerah berjalan lebih terukur, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar isu pembangunan manusia tidak diposisikan sebagai agenda sektoral semata, melainkan menjadi bagian integral dari desain pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim mengatakan, pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak sekarang melalui intervensi terukur dan kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga : Siswa-siswi Sekolah Islam di Gowa Diajak Belajar di Museum Balla Lompoa
“Capaian ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor berjalan efektif, tetapi tantangan pembangunan manusia belum selesai. Karena itu isu stunting, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Irawan.
Data pembangunan Sulsel menunjukkan tren positif. Persentase penduduk miskin Sulsel pada September 2025 tercatat 7,43 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 sebesar 4,45 persen. Capaian ini menunjukkan kondisi yang relatif baik, serta mencerminkan bahwa penyerapan tenaga kerja berjalan secara optimal.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi Perkuat Integritas, Keselamatan Kerja, dan Pelayanan Inklusif ke Tenaga Alih Daya
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting Sulsel berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2024 turun menjadi 23,3 persen, atau menurun 4,1 poin persentase dibanding tahun sebelumnya.
Meski demikian, Pemprov Sulsel menilai tantangan pembangunan manusia masih membutuhkan intervensi yang lebih tajam. Di sisi lain, Sulawesi Selatan mulai memasuki era ageing population atau meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia.
“Lansia tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan, tetapi sebagai subjek yang harus dihormati dan diberdayakan,” kata Irawan.
Baca Juga : Momen Hari Kartini, Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel Usul Perda Perlindungan Anak
Menurut dia, kondisi tersebut menuntut perubahan pendekatan pembangunan, dari sekadar pemenuhan layanan dasar menuju penguatan layanan jangka panjang dan pemberdayaan kelompok rentan secara produktif.
Irawan menjelaskan, agenda tersebut beririsan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta indikator perlindungan anak.
Pada 2025, IPM Sulsel tercatat 75,92 dan IPG 93,53. Sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih menggunakan data 2024 sebesar 0,365 karena data 2025 belum dirilis.
Baca Juga : Momen Hari Kartini, Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel Usul Perda Perlindungan Anak
Melalui Rakortek ini, Pemprov Sulsel mendorong sinkronisasi target pembangunan daerah dengan prioritas provinsi dan nasional agar program 2027 berbasis kebutuhan spesifik daerah dan lebih tepat sasaran.
“Seluruh program Tahun Anggaran 2027 harus mampu menjawab persoalan pembangunan secara konkret. Kebutuhan anak, perempuan, dan kelompok rentan harus teridentifikasi dengan baik serta terakomodasi secara komprehensif dalam dokumen perencanaan,” ujarnya.
Pendekatan tematik ini juga diarahkan memperkuat konvergensi program lintas perangkat daerah agar intervensi pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan saling menopang dalam mencapai target pembangunan manusia.
Baca Juga : Momen Hari Kartini, Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel Usul Perda Perlindungan Anak
“Rakortek ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi ruang konsolidasi untuk memastikan seluruh perangkat daerah dan kabupaten/kota memiliki perspektif pembangunan yang sama terhadap isu stunting, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia,” kata Irawan.
Ia mengatakan hasil forum diharapkan melahirkan prioritas pembangunan yang lebih tajam, terukur, dan siap dibawa ke Musrenbang RKPD 2027.
“Kami ingin memastikan setiap usulan dari kabupaten/kota benar-benar berbasis kebutuhan, sesuai kewenangan, dan mendukung pencapaian indikator pembangunan Sulawesi Selatan secara menyeluruh,” ujarnya.
Baca Juga : Momen Hari Kartini, Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel Usul Perda Perlindungan Anak
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulsel, Erlan Triska menambahkan forum ini juga menjadi tahapan awal menuju penyusunan rancangan awal RKPD 2027 yang selanjutnya dibahas dalam Musrenbang provinsi sebagai forum penajaman prioritas pembangunan daerah.
Pemprov Sulsel menilai penguatan perencanaan berbasis isu tematik menjadi strategi penting agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Rakortek ini sekaligus menegaskan komitmen Sulsel memperkuat pembangunan inklusif dan berkelanjutan sebagai fondasi menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” demikian Erlan. (*)
