0%
logo header
Minggu, 20 Februari 2022 10:05

Polri: Ini Hukuman Bagi Penimbun Minyak Goreng

Redaksi
Editor : Redaksi
Operasi Minyak Goreng oleh Tim Satgas Pangan Polri, di Lokasi UMKM dan Pasar. (Foto. DIvisi Humas Polri)
Operasi Minyak Goreng oleh Tim Satgas Pangan Polri, di Lokasi UMKM dan Pasar. (Foto. DIvisi Humas Polri)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Sabtu (19/02/2022) Dalam siaran persnya, Divisi Humas Mabes Polri menjelaskan Tim Satgas Pangan Polri terus bekerja dengan tujuan menjaga ketersediaan serta stabilisasi harga minyak goreng di Tanah Air.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan, sejumlah langkah sudah dilakukan Satgas Pangan dalam langkah itu.

Bersama-sama dengan stakeholder terkait melakukan monitoring, pengecekan langsung dan operasi pasar guna memastikan ketersediaan aman, distribusi lancar dan harga penjualan sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga : Polri Bentuk Satgas Pembasmi Mafia Tanah

“Berdasarkan data yang diberikan pihak Kementerian terkait, saat ini ketersediaan atau stok minyak goreng aman atau cukup”, jelas Ramadhan, kepada awak media di Jakarta, Sabtu (19/2/2022).

“Ditengah situasi sekarang ini ada beberapa pelaku usaha yang melakukan menahan stok atau penimbunan,” tutur Ramadhan kepada awak media di Jakarta.

Lebih jauh Ramadhan menuturkan, Satgas Pangan Polri bakal meminta pelaku usaha segera mendistribusikan melalui mekanisme pasar jika kedapatan melakukan penimbunan.

Baca Juga : Polri Siapkan Layanan Call Centre Untuk Amankan Arus Balik Lebaran

“Terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan akan dilakukan penindakan tanpa mengganggu mekanisme pendistribusian minyak goreng tersebut,” jelasnya.

Siapapun pelaku usaha yang kedapatan menimbun minyak goreng disangkakan dengan Pasal 107 jo Pasal 29 ayat 1 UU 7/2014 tentang perdagangan jo Pasal 11 ayat 2.  Perpres 71/2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

“Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50 miliar,” tutup Ramadhan.

Penulis : Wahyu Widodo
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646