REPUBLIKNEWS.CO.ID, WAKATOBI — Gabungan ibu-ibu tenaga honorer dan perwakilan sara Masjid di Pulau Wangi-wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan doa tolak bala di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi, Kamis (27/7/2022).
Aksi ratusan ibu rumah tangga serta tokoh agama tersebut sebagai reaksi kekecewaan mereka terhadap DPRD Wakatobi yang terkesan mengesampingian kepentingan masyarakat.
“Melatar belakangi kedatangan kami, baik dari sara mesjid yang terwakilkan dan juga ada dari tukang sapu, para tenaga honorer, dan Nelayan, serta petani, ingin menyampaikan kepada anggota DPRD wakatobi sebagai wakil kami, mohon bahwa semua regulasi yang berhubungan dengan gaji mereka, pemanfaatan mereka sebagai nelayan dan petani dapat segera di lakukan, karena tanpa aturan yang mendasar sebagai pondasi untuk melakukan kegiatan dalam hal ini Pemda maka semuanya itu tidak akan terlaksana semua,” beber Ketua Lembaga Adat Buton dan Wakatobi, Sahirun saat ditemui.
Baca Juga : Srikandi Tangguh PLN Lalui Segala Tantangan Wujudkan Listrik Berkeadilan di Sulselrabar
Sahirun menilai, aspirasi masyarakat yang diamanahkan kepada anggota DPRD Wakatobi belum dilakukan secara maksimal. Sehingga masyarakat harus datang kantor DPRD Wakatobi untuk berbicara sendiri dengan perwakilan mereka.
Menurutnya, masyarakat mestinya tidak perlu datang melakukan aksi doa tolak bala di kantor DPRD. Akan tetapi kata dia, masyarakat terpaksa datang karena melihat fungsi legislasi yang tidak berjalan maksimal sehingga mereka harus memohon kepada seluruh perwakilannya, khususnya Ketua DPRD Wakatobi termasuk Pemda beserta jajarannya agar bergandeng tangan untuk menyusun rencana yang baik demi kesejahteraan masyarakat.
Ditempat yang sama, salah satu warga Wakatobi, Rozik menegaskan bahwa aksi doa bersama ini bentuk peringatan kepada anggota DPRD serta Pemda agar melaksanakan kewajibannya dan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Baca Juga : Safari Ramadan di Pulau Tomia, Bupati Haliana Serahkan Bantuan Pembangunan Masjid Ratusan Juta
Salah satu contoh sambung dia seperti kasus yang dilakukan para anggota DPRD Wakatobi dari fraksi Golkar. Dimana kata dia, semuanya kompak tidak hadir di beberapa agenda pembahasan, seperti pembahasan Raperda Kabupaten Wakatobi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.
“Padahal itu untuk kepentingan masyarakat. Ini perlu di pertanyakan. Ingat, ini merupakan suara hati rakyat untuk melakukan doa bersama guna membuka hati para wakil rakyat, agar masyarakat tidak lagi jadi korban,” tegasnya.(*)
