0%
logo header
Rabu, 13 April 2022 15:25

UU TPKS Resmi Disahkan DPR RI, Polri Akan Bentuk Direktorat PPA

RUU TPKS resmi Menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR/MPR RI. (Istimewa)
RUU TPKS resmi Menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR/MPR RI. (Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA – Setelah pengesahan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna DPR/MPR RI, kemarin, Polri akan memperkuat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Menyambut hal itu, Polri pun menyambut baik dan akan menindaklanjutinya dengan mengembangkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat tersendiri di tingkat Bareskrim Polri dan polda, sebagai bentuk akselerasi peningkatan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Baca Juga : Kejar Rekor Muri, Kapolri Lepas Pesepeda Gowes 508 KM Jakarta-Semarang

“Polri menyambut baik pengesahan RUU TPKS dalam rangka bentuk perlindungan kepada perempuan.

Polri konsisten mempercepat usulan Direktorat PPA di tingkat Bareskrim dan ditindaklanjuti juga sampai dengan tingkat Polda dan Polres,” jelas Dedi, Rabu (13/4/2022).

Menurut Kadiv Humas Polri, dengan pengesahan UU TPKS ini diharapkan para penyidik dapat menjerat siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Baca Juga : Nikita Mirzani Laporkan ke Propam Polisi yang Kepung Rumahnya, Ini Jawaban Polri

“Guna dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan yang terpenting dapat memitigasi maksimal kekerasan seksual terhadap korban,” ujarnya.

Dedi menyatakan, pembentukan Direktorat PPA di tingkat Bareskrim Polri tersebut tentunya akan dibahas bersama instansi terkait lainnya seperti KemenPAN-RB, Kemenkumham, hingga Setneg. Sejauh ini pun sudah disiapkan ajuan atau usulan perihal tersebut.

“Polri akan terus mengakselerasi usulannya karena harus diterbitkan Keputusan Presiden untuk pembentukan organisasi baru, jadi ini perlu proses dan waktu,” tutupnya.

Penulis : Wahyu Widodo
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646