REPUBLIKNEWS.CO.ID,MAKASSAR — Wacana penundaan pilkada serentak yang rencananya akan digelar 9 Desember 2020 mendatang, terus disuarakan. Ditambah lagi, saat ini sejumlah penyelenggara pemilu kini terpapar Covid-19.
Suara meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak kini datang dari berbagai kalangan, bahkan organisasi islam seperti Nahdatul Ulama (NU), juga meyarankan agar KPU RI menunda pimilihan kepala daerah yang rencananya akam digelar serentak se Indonesia 9 Desember 2020 mendatang.
Pengamat politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto menilai, pillkada ini sudah di bayang bayangi penularan Covid-19 secara massif. Apalagi saat ini tidak sedikiy penyelenggara yang terpapar virua corona itu, tentu hal itu bisa terhambat tahapan yang telah di rencanakan.
Baca Juga : 112 Siswa SD Islam Athirah Makassar Ikut MPSL, Diajak Kenal Budaya dan Lingkungan Belajar
” Tapi kalau soal keselamatan warga negara, kita tidak boleh berhitung untung rugi penyelenggaraan. Budaya politik kerumunan massa, masih sulit di urai dan di tertibkan ke kanal virtual. Sebuah potensi besar penyebaran wabah,” kata Andi Luhur, kepada Republiknews.co.id Minggu, (20/09/2020)
” Bagaimana mau menjamin tahapan itu steril dari penyebaran wabah, sementara tokoh kunci penyelenggaran sudah terpapar. Pola koordinasi virtual saja masih sulit dilakukan. Ada faktor eksternalitas negatif yang juga perlu di pertimbangkan, seperti soal ketersediaan fasilitas kesehatan yg masih sangat terbatas,” sambung dosen Fisip Unismuh Makassar itu.
Luhur menambahkan, semakin jauh tahapan, bisa membuat semakin parah tingkat penyebaran Covid-19 ini. Sejak awal, para pihak sudah mengingatkan penyelenggara, pemerintah dan DPR RI sebagai decision maker. Pertimbangan medis-epidemologis juga sudah banyak di berikan.
Baca Juga : Euforia Piala Dunia di Gowa, Kodim 1409 Siapkan 14 Titik Nobar Semifinal Spanyol vs Prancis
” Tapi pertimbangan politik kekuasaan masih lebih menentukan. Sekarang waktu yang tepat untuk membangun empati dan simpati bagi para korban pandemi ini,” tutur Andi Luhur.
Pilihan nya sekarang lanjut Luhur, adalah kedaulatan rakyat atau keselamatan rakyat.? Apa yg dialami jajaran penyelenggara, mulai dari level pusat hingga daerah, harusnya menjadi pertimbangan untuk menunda tahapan.
” Sekali lagi, menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat bukan sekedar mendesain soal teknis penyelenggaraan Pilkada. Keselamatan rakyat adalah soal esensi,” tegas pria brewok ini.(*)
