0%
logo header
Jumat, 28 Juni 2019 17:56

410 Mahasiswa Unhas KKN Kebencanaan di Gowa

Pelepasan mahasiswa KKN Kebencanaan Univeraitas Hasanuddin Makassar, di Lapangan Kantor Bupati Gowa, Jumat (28/06/2019).
Pelepasan mahasiswa KKN Kebencanaan Univeraitas Hasanuddin Makassar, di Lapangan Kantor Bupati Gowa, Jumat (28/06/2019).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA – Sebanyak 410 orang mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar akan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebencanaan dari total 589 mahasiswa yang akan KKN di wilayah Kabupaten Gowa.

KKN Kebencanaan ini merupakan salah satu jenis KKN tematik yang digagas dari lima jenis yang diusung.

Pelepasan simbolik mahasiswa KKN tematik Unhas Makassar ini dilakukan di lapangan Kantor Bupati Gowa, yang dihadiri langsung Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni didampingi sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa serta camat, lurah dan kepala desa.

Baca Juga : Beredar Pamflet KLB PC PMII Baubau, Ketua Komsat PMII UMB: Itu Mengada-ngada

Wabup Gowa menyambut baik gagasan Unhas yang melakukan KKN Kebencanaan di Kabupaten Gowa. Pasalnya hal tersebut sangat bersinergi dengan apa yang akan dilakukan pemerintah daerah pasca terjadinya bencana di Gowa pada Januari 2019 lalu.

“Kita masih ingat jelas bagaimana bencana longsor dan banjir yang terjadi di Gowa beberapa waktu lalu. Musibah ini selain menelan puluhan korban juga menyebabkan kerusakan berbagai sarana infrastruktur, termasuk menghambat aktivitas sosial dan ekonomi yang ada di wilayah tersebut,” ungkapnya disela-sela pelepasan mahasiswa KKN, Jumat (28/06/2019).

Menurut Wabup Gowa, meski hingga saat ini kondisi di wilayah bencana sudah sedikit membaik dari biasanya karena kepedulian dan kebersamaan seluruh masyarakat, akan tetapi masih dibutuhkan dukungan untuk perbaikan kedepannya.

Baca Juga : Wabup Gowa Minta Layanan Koperasi Melek Teknologi

“Adanya bencana di tahun ini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa persoalan bencana bukanlah hanya menyangkut penanggulangan saat terjadi bencana, namun tak kalah penting adalah rehabilitasi dan pencegahan,” ujarnya.

Dirinya berharap, dari KKN Kebencanaan tersebut dapat melahirkan program-program terkait penanggulangan dan kesiap-siagaan bencana. Baik itu yang sifatnya pencegahan seperti penanaman pohon sepanjang DAS Jeneberang, identifikasi dan pembacaan potensi bencana, seminar lingkungan dan lainnya. Bahkan diharapkan dapat melibatkan penuh masyarakat agar terlibat pada kegiatan tersebut dengan ikut membantu rehabilitas ringan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

“Saya sangat berharap kepada para camat, lurah dan kepala desa dapat membantu program adik-adik KKN kita selama di lapangan sehingga kita dapat mengetahui apa-apa yang dibutuhkan saat ini,” terangnya.

Baca Juga : Aklamasi, Andi Hendra Hidayat Ketua IKA SMA 6 Makassar Periode 2022-2026

Koordinator KKN Tematik Unhas Syamsul Rijal mengungkapkan, tahun ini ada empat jenis KKN tematik yang akan dilakukan di 60 desa dari 10 kecamatan se-Kabupaten Gowa. Antara lain KKN Reforstasi Jeneberang atau Kebencanaan, KKN kerjasama Yayasan H. Kalla, KKN Desa Sehat dan KKN Sanitasi dan Persampahan Kementerian PUPR.

Ia menjelaskan, untuk KKN yang berkerjasama Kementerian PUPR dilakukan di Kecamatan Sombaopu dan Pallangga yang tersebar di delapan desa/kelurahan. Masing-masing Kelurahan Sungguminasa, Kelurahan Pandang-pandang, Kelurahan Tompobalang, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Bontoala, Kelurahan Taeng, Kelurahan Je’netallasa, dan Kelurahan Manggali.

Untuk KKN Kebencanaan dan lainnya dilakukan di Kecamatan Tinggimoncong, Parigi, Bontomarannu, Bungaya dan Kecamatan Bajeng.

Baca Juga : Kabupaten Gowa Jadi Lokasi Pelaksanaan KKN Mahasiswa Muhammadiyah dan Aisyiyah di Indonesia

“Khusus KKN Kebencanaan ini adalah yang pertama kalinya kita gagas atas inisiatif Gubernur Sulsel dan Bupati Gowa pasca terjadinya bencana kemarin. Tujuannya untuk melakukan pendampingan deforestasi DAS Jeneberang. Ini akan dilakukan selama 3 tahun,” terangnya.

Mekanismenya dengan mendata seluruh masyarakat dari hulur hingga hilir. Data tersebut nantinya bisa digunakan kemudian di sinkronkan denhan kebutuhan pemerintah desa hingga provinsi.

“Ini akan kita dorong agar bagaimana kedepan KKN seperti ini bisa kita lakukan di seluruh wilayah DAS,” tutupnya.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 852-9999-3998