REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Narasi Madz Media bekerjasama dengan KAMMI Unismuh Makassar menggelar diskusi politik dengan tema ‘Mewaspadai Bahaya Radikalisme dan Politik Identitas Jelang Pemilu 2024‘ di Warkop Nassami, Makassar, Selasa (7/3/2023).
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber. Diantaranya Ketua Bawaslu Kota Makassar Abdillah Mustari, Humas FKUB Kota Makassar Usman Sofian, serta Dosen Ilmu Politik Unhas, Andi Ali Armunanto.
Dalam paparannya, Ali menyebut ada beberapa negara di dunia yang menjadi korban dari politik identitas yang dilakukan elit politik mereka, salah satunya adalah Irak.
Baca Juga : 3Kiosk Hadir di Sulsel, 4 Lokasi akan Mudahkan Pelanggan dan Retailer
“Irak itu terjebak politik identitas antara Syiah dan Sunni, dan bagaimana sekarang kita bisa lihat negara di Timur Tengah itu,” ujar Ali.
Khusus di Indonesia Ali menyebut bahwa politik identitas itu sudah ada dari era reformasi sampai sekarang ini.
“Kita dihajar politik identitas itu sejak reformasi bertahan sampai sekarang, awalnya soal Islam dan Kristen dulu, lalu menjalar ke konflik suku di daerah,” tuturnya.
Baca Juga : Kakanwil Kemenkumham Sulsel Tekankan Kejujuran Dalam Pelaksanaan PMPJ Notaris
Lebih jauh, Ali menyebut pada tahun 2019 politik identitas membuat masyarakat di Indonesia terkotak-kotak akibat Pilkada DKI Jakarta.
“Politik identitas itu problem kalau tidak digunakan dengan benar, karena dibelakangnya adalah kekuasaan besar dan ini berbahaya,” ujarnya.
Sementara itu, Humas FKUB Kota Makassar Usman Sofian mengatakan memang dalam kerukunan umat beragama, diperlukan kebersamaan dan tidak perlu memaksakan kehendak.
Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Sulsel Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I di Satuan Kerja
“Identitas kita tidak boleh dipaksakan kepada mereka yang berbeda, nah inilah salah kaprahnya kalau politik identitas disalah artikan,” ujar sekretaris NU Makassar itu.
Soal penundaan pemilu, Usman menyampaikan secara pribadi tidak sepakat, namun sikap resmi dari PBNU belum ada.
Hal lain disampaikan Ketua Bawaslu Makassar, Abdillah Mustari. Ia menyampaikan bahwa memang lembaga yang dia pimpin bertugas salah satunya mengawasi isu SARA.
Baca Juga : 15 Ranperda Siap Digodok Tahun Ini, Bapemperda DPRD Sulsel Gelar Penyebarluasan Propemperda 2023
“Kami di Bawaslu memiliki konsen pada empat hal, pertama aktifitas pemilu tanpa kekerasan, kedua hoaks, isu SARA disitu ada politik identitas, dan pengawasan politik uang,” singkat Abdillah. (*)
