Akal Sehat di Dalam Istana

Oleh: Ferdhiyadi (Dosen Sosiologi UNM)

Rocky Gerung dikenal sebagai filsuf dan intelektual publik yang selama bertahun-tahun menempatkan kritik terhadap kekuasaan sebagai bagian penting dari posisi intelektualnya. Karena itu, ketika ia kini berada di dalam lingkaran kekuasaan, persoalannya menjadi lebih menarik daripada sekadar perpindahan jabatan.

Dalam Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta, 10 November 2010, ia menyampaikan, “Prinsip yang berlaku adalah kritik politik tidak boleh membuat kuping Presiden menjadi merah“.

Rocky Gerung menyampaikan kalimat itu ketika mengkritik kultur politik feodal yang menurutnya masuk ke dalam politik publik melalui “langgam perpolitikan istana”, ketika “kesantunan” menyisihkan “kritisisme”. Enam belas tahun kemudian, Rocky justru berada di dalam lingkaran kekuasaan. Ia dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Saya ingin berhenti sejenak di sini, bukan untuk menilai apakah Rocky telah berubah, tetapi untuk mempertanyakan sesuatu yang lebih mendasar. Apa yang terjadi pada kritik ketika seorang pengkritik memperoleh kursi di dalam kekuasaan yang selama ini ia kritik?

Dalam sejarah filsafat, kedekatan dengan kekuasaan tidak pernah menjadi perkara sederhana. Plato datang kepada penguasa di Syracuse dengan harapan bahwa filsafat dapat berperan dalam membentuk pemerintahan. Pengalaman itu memperlihatkan betapa sulitnya gagasan filosofis berhadapan dengan kepentingan dan struktur kekuasaan.

Aristoteles kemudian berada lebih dekat dengan kekuasaan melalui perannya sebagai guru Alexander, putra Raja Philip II dari Makedonia. Sementara itu, Socrates menjalankan filsafatnya melalui percakapan dan pemeriksaan kritis di ruang publik Athena, sedangkan tradisi Sinisme yang berkembang kemudian menempatkan kebebasan dari ketergantungan pada kekuasaan dan kepemilikan sebagai nilai penting.

Dari sejarah yang berbeda-beda itu, kita dapat melihat satu persoalan yang terus muncul, yakni bagaimana filsafat mempertahankan kebebasan berpikir ketika berhadapan dengan kekuasaan. Seorang filsuf yang memasuki istana tidak hanya membawa gagasannya ke dalam kekuasaan. Ia juga membawa dirinya sendiri ke dalam ujian. Apakah ia masih dapat mengatakan kepada kekuasaan sesuatu yang tidak ingin didengarnya?

Pertanyaan itu menjadi relevan ketika kita melihat posisi Rocky Gerung hari ini. Selama bertahun-tahun ia membangun dirinya sebagai intelektual yang mengambil jarak dari kekuasaan dan menjadikan kritik sebagai bagian dari identitas publiknya. Kritiknya terhadap pemerintahan Joko Widodo berlangsung sepanjang dua periode, bahkan ketika kritik itu menempatkannya berkonfrontasi dengan pendukung pemerintah.

Kini posisi itu berubah. Rocky tidak lagi hanya berbicara kepada kekuasaan dari luar, tetapi menjadi bagian dari lembaga yang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Ia sendiri menyebut perpindahan itu sebagai “pindah dari luar ke dalam”. Kalimat itu sederhana, tetapi menyimpan persoalan besar bagi seorang intelektual. Ketika posisi berubah, apakah jarak kritis juga ikut berubah?

Perubahan posisi itu tidak luput dari perhatian. Feri Amsari, akademisi hukum tata negara yang selama ini juga dikenal kritis terhadap kekuasaan, mempertanyakan cara berpikir Rocky ketika membahas pemerintahan Prabowo. Kritik Feri menjadi menarik bukan semata-mata karena siapa yang benar dalam perdebatan mereka, melainkan karena menunjukkan adanya perbedaan cara membaca kekuasaan antara dua orang yang sama-sama dikenal dalam tradisi kritik terhadap kekuasaan.

Rocky yang dahulu berdiri di luar dan dengan lantang memeriksa kekuasaan, kini justru berhadapan dengan pertanyaan yang datang dari luar lingkaran kekuasaan. Apakah Rocky masih menggunakan ukuran yang sama ketika membaca kekuasaan yang kini memberinya tempat?

Ketika Kritik Memasuki Kekuasaan

Seorang intelektual tidak pernah berbicara dari ruang yang benar-benar kosong. Posisi sosial, institusi, akses terhadap kekuasaan, dan relasi dengan negara ikut menentukan ruang gerak sebuah kritik. Ketika seorang pengkritik berada di luar kekuasaan, ia memiliki jarak untuk mengawasi dan mempertanyakan.

Ketika ia masuk ke dalam institusi kekuasaan, relasinya berubah. Ia memperoleh akses yang sebelumnya tidak dimiliki, tetapi pada saat yang sama ia juga masuk ke dalam struktur yang dahulu menjadi objek kritiknya. Karena itu, yang perlu dilihat bukan hanya apa yang dikatakan Rocky, tetapi dari posisi sosial mana ia kini berbicara.

Pierre Bourdieu, dalam The Field of Cultural Production (1993), melihat bahwa posisi seseorang dalam suatu ranah selalu berkaitan dengan posisi-posisi lain dan relasi kekuasaan yang membentuk ranah tersebut. Karena itu, perubahan posisi sosial juga dapat mengubah hubungan seseorang dengan kekuasaan. Kerangka ini membantu kita melihat posisi Rocky hari ini bukan hanya dari apa yang ia katakan, tetapi juga dari posisi sosial dan institusi tempat ia kini berada.

Saya justru mulai meragukannya. Bukan karena Rocky masuk ke dalam pemerintahan, sebab seorang intelektual tidak kehilangan hak untuk masuk ke dalam institusi negara. Yang mengganggu adalah ketika perpindahan itu kemudian dibaca seolah tidak membawa perubahan apa-apa. Bukankah posisi sosial seseorang ikut menentukan cara ia melihat kekuasaan?

Rocky yang berada di luar dapat dengan leluasa memeriksa, mencurigai, dan menggugat. Rocky yang berada di dalam menghadapi situasi yang berbeda. Ia kini menjadi bagian dari ruang yang sebelumnya ia jadikan objek kritik. Bagi saya, persoalannya bukan lagi apakah Rocky masih kritis. Persoalannya adalah apakah ia masih menggunakan akal sehat yang sama ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kini memberinya kursi.

Dalam kasus Rocky, perubahan posisi itu menjadi semakin menarik karena ia tidak sekadar menerima jabatan, tetapi juga memberikan pembenaran terhadap sejumlah agenda pemerintahan Prabowo. Ia menyatakan dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis dengan alasan bahwa gagasan tersebut memiliki dasar konstitusional.

Di satu sisi, seorang intelektual tentu berhak mendukung kebijakan yang menurutnya baik. Namun di sisi lain, dukungan itu perlu dibaca bersama perubahan posisinya sebagai anggota Wantimpres. Ketika pengkritik kekuasaan mulai berada di dalam institusi kekuasaan dan pada saat yang sama memberikan legitimasi argumentatif terhadap kebijakan pemerintah, batas antara mengkritik kekuasaan dan menjadi bagian dari kekuasaan menjadi semakin menarik untuk dipersoalkan.

Rocky sendiri pernah memberi kita ukuran untuk membaca hubungan antara kritik dan kekuasaan. Dalam Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta pada 2010, ia mengingatkan bahwa kritik politik tidak boleh membuat kuping Presiden menjadi merah. Ia juga menempatkan ruang publik sebagai tempat pikiran harus dapat diperiksa secara terbuka. Bagi Rocky ketika itu, kritik bukan gangguan bagi kekuasaan, melainkan bagian dari kehidupan republik.

Kini kalimat itu terdengar berbeda. Rocky berada di dalam institusi yang berhubungan langsung dengan kekuasaan. Tentu tidak ada yang salah dengan seorang intelektual masuk ke dalam negara. Yang patut diperiksa adalah apakah keberadaan di dalam kekuasaan membuat ukuran terhadap kekuasaan ikut berubah.

Saya kira pertanyaan itu tidak harus dijawab dengan menuduh Rocky telah kehilangan sikap kritis. Waktu yang akan memperlihatkan bagaimana ia menggunakan posisi tersebut. Tetapi sejak sekarang kita memiliki alasan untuk mengujinya dengan ukuran yang pernah ia gunakan sendiri. Jika kritik memang penting bagi republik, maka kritik seharusnya tetap hidup bahkan ketika orang yang mengucapkannya telah duduk di dalam istana.

Sebab persoalan akhirnya bukan tentang Rocky seorang. Ini tentang hubungan antara intelektual dan kekuasaan. Negara selalu membutuhkan orang-orang yang mampu memberi pertimbangan, tetapi republik juga membutuhkan orang yang tetap mampu mengatakan bahwa kekuasaan keliru ketika memang keliru. Kursi boleh berubah. Jabatan boleh berganti. Tetapi akal sehat seharusnya tidak ikut pindah. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646