REPUBLIKNEWS.CO.ID, SULBAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar mendorong keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadi duta literasi keuangan bagi masyarakat.
Hal ini pun didorong dengan menggelar Edukasi Keuangan bagi ASN Pemprov Sulbar yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulbar. Edukasi yang menghadirkan narasumber Asisten Manajer Madya Divisi PEPK OJK Sulselbar, Inci Muh. Darmawan menjadi komitmen dalam meningkatkan literasi keuangan.
“Peningkatan literasi keuangan bagi ASN sangat penting dengan tujuan mendorong peran aktif ASN sebagai duta literasi keuangan di lingkungan kerja maupun masyarakat,” harap Moch. Muchlasin, dalam pertemuan, kemarin.
Baca Juga : Gagas Pembentukan Satgas PASTI di Sulbar, OJK Sulselbar Dorong Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal
Berdasarkan data OJK Sulselbar, dalam periode Januari hingga Mei 2026, OJK Sulselbar bersama para pemangku kepentingan telah menyelenggarakan sebanyak 159 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 1.823.473 peserta di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Kegiatan edukasi tersebut menyasar berbagai segmen masyarakat, antara lain pelajar dan mahasiswa, aparatur sipil negara, pelaku UMKM, perempuan, komunitas masyarakat, santri dan pengajar, serta karyawan. Melalui berbagai kegiatan edukasi yang dilaksanakan secara tatap muka maupun digital, OJK Sulselbar terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang bijak, pemanfaatan produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal.
“Penguatan edukasi ini tentunya diharapkan semakin cerdas finansial, mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat, serta terlindungi dalam bertransaksi di sektor jasa keuangan,” terang Muchlasin.
Baca Juga : OJK Kuatkan Aturan dan Pengawasan Jaga Ketahanan Industri Perbankan
Sebelumnya, sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. OJK Sulselbar mengagas rencana pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) di wilayah Sulawesi Barat.
Hal ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Matos Hotel Mamuju. Pertemuan dihadiri langsung Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin, Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan Arif Machfoed, serta Manajer Madya Divisi PEPK Meilthon Purba.
Moch. Muchlasin mengungkapkan, peningkatan literasi keuangan masyarakat harus diimbangi dengan penguatan aspek pelindungan konsumen serta koordinasi lintas instansi yang solid. Pembentukan Satgas PASTI Daerah di Provinsi Sulawesi Barat diharapkan menjadi wadah kolaborasi strategis dalam mempercepat upaya pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan aktivitas keuangan ilegal secara terpadu.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Rombak Kabinet: 29 Pejabat Eselon II Digeser, 12 Tetap Bertahan
“Sekaligus mendorong peran aktif ASN sebagai duta literasi keuangan di lingkungan kerja maupun masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, sinergi antara OJK Sulselbar, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Kementerian atau lembaga terkait merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem keuangan yang aman dan sehat.
“Kehadiran Satgas PASTI Daerah diharapkan meminimalisir maraknya praktik keuangan ilegal di Sulawesi Barat dengan tentunya keterlibatan semua pihak,” harap Muchlasin.
Baca Juga : OJK Mengajar Sasar Mahasiswa Undiknas Bali, Bangun Ketahanan Finansial Generasi Muda
OJK Sulselbar akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga terkait, serta industri jasa keuangan guna memastikan upaya peningkatan literasi keuangan serta pelindungan konsumen di Provinsi Sulawesi Barat berjalan secara konsisten, terpadu, dan berkelanjutan.
