REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAROS — Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris menegaskan bahwa edukasi keuangan tidak boleh hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, melainkan dilakukan secara berkelanjutan.
Hal ini katakan saat menghadiri Edukasi Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar, di Kabupaten Maros. Kegiatan ini merupakan kolaborasi OJK dengan Komisi XI DPR RI yang sebelumnya telah menjangkau beberapa daerah di Sulawesi Selatan.
“Agar pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, sosialisasi dan edukasinya harus berkelanjutan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga edukasi keuangan tidak hanya menjangkau kelompok masyarakat tertentu,” tegasnya, dalam pertemuan, kemarin.
Baca Juga : 100 Hari Pertama, PPP Sulsel Bidik Top of Mind Lewat Aksi Kemanusiaan
Ia menyampaikan bahwa literasi keuangan harus menjadi perhatian bersama karena kebutuhan untuk memahami dan mengelola keuangan melekat pada seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang pekerjaan, tingkat pendidikan, maupun kondisi ekonomi.
“Masyarakat yang memiliki pemahaman keuangan lebih baik akan memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola penghasilan, menentukan pilihan layanan keuangan, memanfaatkan akses pembiayaan secara produktif, serta menghindari berbagai praktik keuangan yang berpotensi merugikan,” ujarnya.
Ia juga menilai kolaborasi antara OJK dan DPR RI memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program penguatan sektor jasa keuangan dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat daerah. Melalui edukasi yang semakin luas, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga konsumen yang memahami hak dan kewajibannya.
Baca Juga : TNI Membangun Desa Bangun Jalan Tani di Bontonompo, DM: TMMD Harus Berlanjut
Sebelumnya, Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin menekankan bahwa kemampuan mengelola keuangan merupakan kecakapan dasar yang perlu dimiliki setiap individu dan keluarga. Di tengah dinamika ekonomi dan semakin beragamnya produk serta layanan keuangan, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan.
“Khususnya lagi dalam mengelola pendapatan, menyusun prioritas pengeluaran, serta mempersiapkan kebutuhan keuangan di masa mendatang,” terangnya.
Menurutnya, keputusan keuangan yang tepat akan memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga terhadap ketahanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Baca Juga : OJK Perkuat Praktik Penagihan Lebih Beretika, Profesional dan Bertanggung Jawab
“Yang ingin kita bangun bukan sekadar masyarakat yang mengenal produk dan layanan jasa keuangan, tetapi masyarakat yang mampu mengambil keputusan keuangan secara sadar dan bertanggung jawab. Masyarakat harus memahami kapan perlu menabung, kapan membutuhkan pembiayaan, bagaimana mengelola risiko, dan bagaimana memastikan bahwa setiap keputusan keuangan memberikan manfaat bagi masa depan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, OJK turut memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi OJK, pengenalan produk dan layanan jasa keuangan, pengelolaan keuangan, serta upaya mengenali dan menghindari investasi ilegal dan berbagai modus penipuan keuangan. Edukasi juga diarahkan untuk mendorong masyarakat agar lebih optimal memanfaatkan layanan jasa keuangan formal sesuai kebutuhan dan kemampuan.
Melalui kolaborasi bersama DPR RI dan berbagai pemangku kepentingan, OJK akan terus memperluas jangkauan edukasi keuangan sebagai bagian dari komitmen membangun masyarakat yang semakin cakap finansial, terlindungi, dan mampu memanfaatkan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan.
